Sinarpos.com

Pesisir Barat – Puskesmas krui kecamatan pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat lampung, berhasil meraih penghargaan kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI, Selasa (23-04-2025).

berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2024 Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah berhasil meraih kategori zona hijau dengan nilai 89.85, merupakan nilai paling tertinggi di Kabupaten Pesisir Barat, untuk kategori puskesmas dan OPD.

Prestasi tersebut menurutnya patut disyukuri, sebab kinerja serta pelayanan puskesmas krui kecamatan pesisir tengah, mendapatkan sertifikat serta nilai tertinggi dari ombudsman RI serta dapat menjadi motivasi untuk Puskesmas lainnya di Kabupaten Pesisir Barat.

“Alhamdulillah apresiasi yang setinggi-tingginya ini, untuk Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah, tentu ini merupakan kerja keras semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan hingga tak lepas juga dari peran dan dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat serta masyarakat,” katanya.

Tentu ini menjadi nilai luar biasa, dalam kepemimpinan Nana Diana, sebagai Kepala Puskesmas krui, karena pertama kali Puskesmas Krui mendapatkan penghargaan sertifikat dari ombudsman Republik Indonesia dengan predikat atau nilai tertinggi.

Selain Puskesmas Krui, Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan juga mendapatkan penghargaan dengan nilai 80.12,. dari ombudsman Republik Indonesia, serta memberikan nilai-nilai kepada opd-opd lainnya di Pesisir Barat, menunjukkan peningkatan nilai kepatuhan pelayanan publik dengan meraih nilai-nilai atau naik satu poin dibanding sebelumnya,

Adanya peningkatan ini tentu menjadi motivasi bagi pihaknya kata Nana Diana selaku kepala Puskesmas Krui, untuk selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik di Kecamatan Pesisir Tengah khususnya.

“Kami berharap di tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang, puskesmas lainnya, yang akan dinilai bisa mengimbangi prestasi ini, atau bahkan lebih baik lagi,” kata Diana,

Penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten pesisir barat dan unit pelayanan lainnya kepada masyarakat tutupnya.