Sinarpos.com

Lampung – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Lampung, Bapak Hanifal P., didampingi oleh Ahli Pertama Perancang Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah, Senin (20-01-2025).

Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka pembinaan, pembentukan, dan optimalisasi implementasi produk hukum daerah. Acara ini berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur, dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari pemerintah daerah se-Indonesia, serta para ahli dalam bidang perundang-undangan daerah.

Rapat Koordinasi Nasional ini merupakan forum penting bagi para anggota DPRD, serta pihak terkait lainnya, untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah, yang meliputi peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), dan kebijakan hukum lainnya yang berlaku di setiap daerah.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses pembentukan peraturan di tingkat daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan optimal di lapangan.

Bapak Hanifal P., sebagai Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Lampung, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa rapat koordinasi nasional tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas produk hukum daerah.

Menurutnya, setiap peraturan yang dibentuk harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup tidak hanya kejelasan dan kesesuaian hukum, tetapi juga penerapan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bapak Hanifal juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam menyusun dan menetapkan produk hukum yang berkualitas. Pembentukan peraturan daerah tidak hanya melibatkan proses legislasi yang panjang, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di daerah tersebut.

Selama rapat koordinasi nasional di Samarinda, berbagai materi penting disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidang perundang-undangan daerah. Pembicara dalam acara ini membahas tentang cara-cara efektif dalam penyusunan produk hukum daerah yang mencakup regulasi yang jelas dan implementasi yang tepat.

Selain itu, turut dibahas pula bagaimana pemerintah daerah dan DPRD dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas penyusunan peraturan daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bapak Hanifal P. berharap agar kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada seluruh peserta mengenai pentingnya optimalisasi produk hukum daerah. Ia juga berharap bahwa dengan adanya koordinasi dan pembinaan yang lebih baik, peraturan-peraturan daerah yang dihasilkan akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat mempercepat kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan di Samarinda ini diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif dalam memperkuat kerjasama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas, serta memperbaiki implementasi regulasi di tingkat daerah.

Dengan demikian, setiap produk hukum yang lahir akan lebih mengakomodasi kepentingan publik dan membawa dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan daerah.