SINARPOS.com – BANDUNG, DISDIK JABAR || Sebanyak 66 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA di Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menjadi pionir implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Optimalisasi Sekolah Siaga Kependudukan sebagai bagian dari upaya integrasi pencegahan perkawinan anak dan zero bullying, yang digelar di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Selasa (29/4/2025).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar, Siska Gerfianti, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu-isu kependudukan strategis, khususnya yang menyasar remaja usia sekolah.

“SSK bukan hanya sebatas program edukasi. Ini adalah upaya terstruktur untuk menjadikan sekolah sebagai tempat aman, tempat belajar kehidupan, merencanakan masa depan, memahami kesehatan reproduksi, dan membentuk relasi sosial yang sehat,” ungkap Siska.

Ke-66 sekolah tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota se-Jabar dan dipilih berdasarkan kesiapan implementasi dan komitmen dalam mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam kurikulum dan budaya sekolah.

Melalui Kolaborasi Lintas Sektor, Sekolah Didorong Jadi Ruang Aman dan Edukatif bagi Remaja

Siska menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan kondusif bagi tumbuh kembang remaja.

“Perlu sinergi kuat antara pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan stakeholder lainnya untuk menciptakan ruang aman yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik. Jika ini berhasil, maka kasus-kasus seperti perkawinan anak dan perundungan bisa kita tekan secara signifikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai hampir 50 juta jiwa—mayoritas di antaranya usia muda—dua isu krusial seperti pernikahan usia dini dan bullying kerap terjadi setiap tahun dan berdampak langsung pada kualitas generasi penerus.

“Melalui SSK, kita ingin membentuk kesadaran sejak dini bahwa pernikahan di usia anak membawa risiko besar, mulai dari putus sekolah, sulitnya akses pekerjaan layak, hingga potensi masalah kesehatan reproduksi yang serius,” lanjutnya.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan komunitas pegiat anak dan remaja.

Hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Lima Faudiamar, serta para kepala sub-bagian tata usaha dari beberapa wilayah lain di Jawa Barat.

Sebagai narasumber, turut hadir perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar, kalangan profesional kesehatan, serta Kepala SMA Kosgoro Kota Bogor, Herman Lasrin, yang berbagi praktik baik sebagai salah satu sekolah yang telah lebih dulu mengimplementasikan SSK.

Siska berharap, SSK menjadi wadah transformasi nilai-nilai positif di kalangan pelajar sekaligus menjadi strategi efektif dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.

“Anak-anak harus dilindungi hak-haknya, diberikan ruang tumbuh dan berkembang dengan sehat dan aman. Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas yang berdaya saing dan berkualitas,” pungkasnya.

Red**