Sinarpos.com

Lampung – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan ke Kantor BPK RI Perwakilan Lampung pada Hari Senin (20/01/2025) untuk berkonsultasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan membahas hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun 2024 di Pemerintah Provinsi Lampung.

“Selain itu, kami juga membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemprov Lampung,” ujar Munir.

Munir, yang juga politisi PKB, menegaskan bahwa Pansus LHP BPK akan memberikan rekomendasi kepada Pemprov Lampung terkait temuan BPK RI mengenai kelebihan bayar dan penundaan pembayaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus berulang setiap tahunnya.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, Mengapa masalah ini selalu terjadi setiap tahun? Seharusnya gubernur menerapkan aturan dalam Undang-Undang ASN agar disiplin anggaran dapat ditegakkan. Ini akan menjadi salah satu rekomendasi utama dari Pansus,” tegasnya.

Meski demikian, Munir mengakui bahwa menurut BPK RI, sejumlah OPD di Pemprov Lampung telah menindaklanjuti temuan tersebut.“Beberapa OPD sudah mengembalikan kelebihan bayar dan ada yang telah menyelesaikan pembayaran yang sempat tertunda. Jika semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti, maka permasalahan ini dianggap selesai,” jelasnya.

Selain itu, Munir juga menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Lampung tahun ini. Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.“Ini menjadi catatan kami. Mengapa target PAD turun? Apa kendalanya? Secara ideal, target PAD seharusnya meningkat setiap tahun,”tutupnya.