Search for:
Urgensi Pembangunan SMA 2 Citeureup: Tuntutan Gagasan untuk Pendidikan Merata dan Adil

Urgensi Pembangunan SMA 2 Citeureup: Tuntutan Gagasan untuk Pendidikan Merata dan Adil

SINARPOS.COM

Citeureup, Bogor. sinarpos.com.- Selama satu dekade terakhir, kecamatan Citeureup hanya memiliki satu Sekolah Menengah Atas (SMA), menyebabkan beragam masalah yang belum terselesaikan. Situasi ini tidak mampu mengakomodir keberagaman siswa dari segi zonasi, afirmasi, dan prestasi akibat mekanisme yang tidak sesuai dengan realitas lapangan.

Rizwan Rizwanto, Ketua DPC JPKPN yang juga seorang pemerhati kebijakan dan pendidikan, mengungkapkan kebingungan atas kompleksitas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang terkesan tidak adil dan kurang transparan. Keluhan dari siswa dan orang tua mereka menjadi cerminan nyata akan ketidakadilan di wilayah ini, di mana zonasi tidak memperhatikan kondisi sebenarnya.

“Kehadiran negara sebagai penggerak kebijakan pendidikan sepertinya hanya sebatas slogan di atas kertas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan-aturan yang ada justru menghambat akses pendidikan yang layak bagi calon siswa di sekitar kecamatan Citeureup,” ungkap Rizwanto dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, aduan dari masyarakat terkait kebijakan tidak adil di SMA 1 Citeureup semakin menguatkan argumen akan perlunya perbaikan sistem. Belum lagi pergantian kepala sekolah yang sulit dihubungi, menjadi cermin buruk dalam administrasi pendidikan yang seharusnya menjadi teladan.

Sebagai langkah kontrol sosial, masyarakat mengajukan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi untuk turun langsung ke lokasi zonasi Citeureup. Tujuannya jelas, untuk menyaksikan secara langsung ketimpangan yang terjadi dan menuntut perbaikan yang berkelanjutan.

“KCD sebagai perwakilan pendidikan kelas menengah atas Jawa Barat harus memberikan laporan yang jujur dan masukan konstruktif kepada pemerintah provinsi. Keadilan dalam akses pendidikan di Kabupaten Bogor tidak boleh diabaikan

Dengan tegas, perlunya pembangunan SMA 2 Citeureup menjadi suatu keharusan moral bagi negara. Kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diwujudkan dengan nyata, bukan sekadar slogan kosong. (Yd).

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini