Sinarpos.com

Belawan – Wacana berkembang di Pelabuhan Belawan, terkhusus di BNCT (Belawan New Container Terminal), bahwa bidang usaha bongkar muat container tersebut telah diambil alih pengelolaannya oleh sebuah perusahaan atau manajemen dari Pengusaha Dubai, Uni Emirat Arab, yang bernama DP World (Dubai Port World).

Akan tetapi, meski pengelolaannya telah dikelola oleh pihak asing, namun upah para pekerjanya, seperti operator alat berat dan operator truk, serta pekerja penunjang operasional tetapnya, justru dibawah Pelabuhan Domestik. Yakni masih UMK (Upah Minimum Kota) bukan Upah Minimum Sektoral, sekitar Rp4 jutaan/bulan.

Hal itu diungkapkan beberapa orang pekerja BNCT yang enggan disebut namanya. “Upah yang kami terima jauh dibawah Upah Pekerja Pelabuhan Domestik, sebesar Rp4 jutaan. Padahal kalau mengikuti upah standar Pelabuhan Internasional maka seharusnya kami sudah bisa mendapat upah jauh diatas itu per bulannya”, ujar mereka, Kamis (17/7/2025).

Menurut mereka, sekitar bulan November 2023 lalu, pengelolaan BNCT yang sebelumnya bernama BICT (Belawan International Container Terminal) dan Dermaga Reklamasi (Prima Terminal Petikemas), telah beralih pengelolaannya kepada pihak DP World, sebuah perusahaan Logistik Multinasional yang bermarkas di Dubai, dan bukan lagi dikelola PT Pelindo (BUMN).

Dimana, Dermaga Internasional yang sebelumnya dikelola dua managemen, masing-masing BICT dan Dermaga Reklamasi (Prima Terminal Petikemas), kemudian diganti namanya menjadi BNCT (penggabungan antara BICT dan Dermaga Reklamasi menjadi satu managemen) menyusul issu masuknya DP World tersebut.

Lebih lanjut dikatakan mereka bahwa saat ini mereka seolah pekerja tak bertuan, bekerja atas nama BNCT namun tercatat sebagai pekerja di PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS), sebuah manajemen yang katanya salah satu anak usaha Pelindo, bukan sebagai pekerja BNCT.

Padahal mereka sehari-hari beraktifitas di pelabuhan BNCT dan dibawah aturan serta ketentuan BNCT atau kemauan pihak DP World.

“Status kami sekarang ini sebagai pekerja di PT PDS, bukan pekerja BNCT dan gajinya pun mengikuti UMK bahkan dibawah pekerja yang sama-sama naungan PT PDS di Pelabuhan Domestiknya. Padahal kan kalau memang sudah dikelola asing ya mestinya pembayaran upah mengikuti standart upah internasional lah,” keluh mereka.

Mirisnya lagi, uang insentif yang mereka terima saat membongkar dan memuat peti kemas ke dalam kapal tujuan Internasional juga tergolong murah, yakni hanya Rp2.300 per box (Container) ukuran 40 feet, dan Rp1.500 per box ukuran 20 feet, sama halnya upah pekerja di Pelayanan Kapal Domestik.

Mereka sebenarnya sudah sering bertanya kepada management PT PDS maupun BNCT, sudah dikelola DP World atau belum.

Namun pihak management PT PDS dan pengelola manajemen BNCT nya yang tidak lain juga mereka masih pegawai aktif BUMN Pelindo, selalu mengatakan masih belum dengan alasan para pegawai BUMN PT Pelindo belum sepakat dengan klausul upah dan penghasilan dari DP World.

Dimana para pegawai PT Pelindo harus mundur dari status BUMN PT Pelindo dan statusnya akan sepenuhnya menjadi karyawan di BNCT atau DP World.

Sehubungan dengan dugaan telah bergabungnya BICT dan Dermaga Reklamasi menjadi BNCT, Departemen Head Hukum dan Humas PT Pelindo Regional I, Fadilah Haryono ketika dikonfirmasi via selulernya, Kamis sore, tidak bersedia mengangkat HP.

Sementara itu, diperoleh informasi dari beberapa narasumber bahwa pengelolaan pelabuhan peti kemas BNCT sudah dilakukan oleh Konsorsium Perusahaan PT Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Pelindo serta DP World (Pemegang Saham Mayoritas).

Dimana kesepakatan kerjasama itu ditandatangani pada tahun 2023 oleh Sultan Ahmed Bin Sulayem selaku Chairman Grup dan CEO DP World, serta Arif Suhartono selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan Ridha Wirakusumah selaku CEO INA.

(ard)