Medan – Walikota Medan Bobby Afif Nasution telah menunjukkan kegagalannya dipenghujung jabatan dalam menuntaskan kasus parkir dan pasar.
Soal parkir misalnya, ada dua program yakni parkir konvensional gratis dan e-parking yang gagal diterapkan.
Meski begitu, Dishub Kota Medan memaksa realisasi kebijakan parkir berlangganan mulai awal Juli 2024 mendatang.
Sekretaris Lingkar Indonesia Arnold Marpaung mengatakan jika memang orientasi kebijakan itu adalah PAD, maka sangat disayangkan Pemko Medan mendukung penyetopan kran pendapatan dari parkir konvensional selama dua bulan ini.
Bahkan, ia menduga penggratisan tersebut merupakan kedok untuk menarik uang ke kantong pribadi atau oknum tertentu, hingga modus untuk ganti pemain.
“Masalah kemarin bukan sekadar parkir gratis tidak jalan. Tapi, dengan kebijakan gratis, uang yang tetap dikutip oleh tukang parkir tidak masuk ke PAD. Siapa menerimanya,” ungkap Arnold Marpaung, Sabtu (22/6/2024).
Jika memang ada kebocoran, harusnya Dishub Kota Medan lah yang dipertanyakan. Baik soal pengelolaan parkir, hingga setoran dari tiap-tiap ruas jalan yang selama ini dikelola pihak ketiga tanpa ikatan sah.
Kasus lainnya adalah soal Pasar. Ada bukti penyelewengan jabatan hingga korupsi telah dibeberkan secara jelas kepada sejumlah awak media.
Bahkan Kejari Kota Medan turut melakukan pemeriksaan, meski saat ini mulai mendingin.
Di masa proses hukum itu, Walikota Medan Bobby Afif Nasution juga tidak mencopot jabatan Dirut PUD Pasar Medan.
Hal ini menurut Arnold Marpaung menjadi kecurigaan adanya pembelaan khusus terhadap sang Dirut.
Berdasarkan fakta itu, Arnold Marpaung merasa kecewa dengan sikap diamnya menantu Presiden Joko Widodo itu.
Jelang Pilgubsu ini, ia berharap Bobby Afif Nasution bisa berubah dan menepati komitmennya untuk menindak pejabat yang bermain-main dengan uang rakyat.
(ard)
One thought on “Dipenghujung Jabatan Sebagai Walkot Medan, Menantu Presiden RI Gagal Tuntaskan Kasus Parkir dan Pasar”