Search for:
Terkait Proyek Senilai 2,7 Triliun, Bambang Pardede Eks Kadis PUPR Sumut Diperiksa Kejatisu

Terkait Proyek Senilai 2,7 Triliun, Bambang Pardede Eks Kadis PUPR Sumut Diperiksa Kejatisu

Sinarpos.com

Medan – Mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut Bambang Pardede diperiksa 5 jam lebih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Ia diperiksa, Selasa (2/7/2024) diduga soal korupsi dalam proyek pembangunan jembatan dan jalan dengan anggaran tahun jamak, atau yang dikenal dengan proyek multi years Rp2,7 triliun.

Bambang Pardede datang dengan mengenakan kemeja putih dan celana keper.

Ia masuk ke dalam gedung adhiyaksa pada pukul 10.00 WIB dan keluar pukul 15.30 WIB dengan wajah datar dan langsung meninggalkan kantor kejaksaan.

Sementara itu, Kasi Penkum yang juga Koordinator Kejati Sumut Yos A Tarigan menyangkal soal kedatangan Bambang Pardede ke kantornya.

“Belum ada terkait dia (red. Bambang Pardede) diperiksa soal itu,” imbuhnya.

Diketahui, proyek multi years jalan dan jembatan Provinsi Sumut senilai Rp2,7 triliun bermasalah karena tidak ada dalam APBD dan hanya ada MoU.

Imbasnya, Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede dicopot tanpa SOP, dan digantikan dengan Marlindo Harahap.

Bambang Pardede dicopot karena melakukan putus kontrak KSO Waskita SMJ Utama yang pada akhir 2022 tidak mencapai progres kerja 33%, yang hanya mampu menyelesaikan kerjaan 23% sesuai pengakuan Gubsu Edy Rahmayadi di sejumlah media.

Padahal kabarnya sudah terjadi pencairan dana dari Bank Sumut saat itu.

Kemudian awal 2023, subkon pelaksana proyek Rp2,7 triliun secara beramai-ramai mendatangi Kadin Sumut untuk melaporkan kondisi yang mereka alami.

Terungkap, ternyata Bank Sumut hanya menerima pengajuan kredit KSO dari PT. SMJ saja.

Sedangkan PT. Waskita Karya dan PT. Pijar Utama ditolak, karena tidak ada agunan yang bisa menjadi jaminan.

Akhirnya 2 direksi Bank Sumut dicopot, yaitu Dirut Rahmat Fadillah Pohan, dan Direktur Bisnis Irwan.

Sedangkan sampai saat ini, masih banyak jalan dan jembatan yang belum dikerjakan, apalagi selesai.

Sementara BPK RI Perwakilan Sumut telah menemukan kelebihan bayar sebesar Rp14,5 miliar sesuai hasil pemeriksaan tahun 2022. (ard)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini