Sinarpos.com

Pesisir Barat – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Yurni Dewi, S.Pd., membuka kegiatan Lokakarya Rancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Pesibar 2025-2030, di ruang rapat Sekda Lantai 3 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (07/07/2025).

Tampak kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Drs. Imam Habibudin, M.Si., narasumber dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Dr. Nirwana Simarmata, S.Pd., M.Sc., dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutan Bupati, Dedi Irawan, yang disampaikan Staf Ahli, Yurni Dewi mengatakan bahwa, berdasarkan kajian risiko bencana, Pesibar memiliki delapan potensi bencana antara lain, gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.

“Penyusunan dokumen RPB menjadi hal yang sangat penting sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan melaksanakan pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, dan rekontruksi rehabilitasi, serta pengajuan permohonan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Staf Ahli, Yurni Dewi.

Menurut Staf Ahli, Yurni Dewi, dengan tersusunnya dokumen RPB Pesibar, dapat menjadi informasi untuk para stakeholder sehingga pelayanan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara optimal serta mampu meminimalisir korban jiwa.

“Adanya kepedulian bahwa penanggulangan bencana adalah menjadi tanggungjawab bersama bahwasanya bencana kapan saja dapat terjadi. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan mengubah paradigma yang terjadi saat ini, bahwa urusan kebencanaan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan yang semestinya adalah kebencanaan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Staf Ahli, Yurni Dewi.