Sinarpos.com

Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar audiensi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Bupati Lantai 4, Gedung Marga Sai Batin, Jumat (2/5/2025).

Audiensi terkait hasil pengawasan Tahun 2024 dan entry meeting penugasan pengawasan triwulan II Tahun Anggaran 2025 tersebut dihadiri langsung Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, M.Si.,Plt. Inspektur, Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu hadir langsung juga Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartiala Nasution, S.E.,M.Ak.,CA.,CGCGCAECGRP., Korwas Bidang Akuntan Negara (AN), Baniyah Sutarti, Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Rustam, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Baihaqi, Korwas Bidang Investigasi, Syaifullah Kagafi, Korwas Bidang Program Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A), Angka Subaran, Kabag Umum, Irwan Munandi, jajaran Sub Koordinator, dan Pengendali Teknis.
‎
Dalam momen tersebut, Pj. Sekda, Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa kegiatan tersebut guna memperkuat sinergi antara Pemkab Pesibar dan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak hanya sekadar melaksanakan tugas sekaligus melakukan pengawasan, namun juga sebagai asistensi dan koordinasi ke Pemkab Pesibar sekaligus memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan negara,” tutur Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Meski demikian, Pj. Sekda, Tedi Zadmiko juga menyadari capaian kinerja Pemkab Pesibar masih belum sepenuhnya bisa terakomodir, dan masih memerlukan bantuan pengelolaan SDM. “Kami berharap hal ini bisa berkesinambungan secara defacto dan bertahap,” lanjut Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Menurut Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, hingga saat ini masih banyak wilayah-wilayah di Pesibar yang belum terakomodir dengan baik. “Untuk itu kami sangat butuh bimbingan dan pengawasan dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka mendukung program kerja dan kemajuan Pesibar kedepannya,” pungkas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.
‎
‎Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartiala Nasution, memastikan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk terus memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan asistensi kepada pemerintah daerah demi terwujudnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah. “Untuk mewujudkan hal tersebut tentu sangat diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak dini,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartiala Nasution.
‎
‎”Audiensi ini juga sebagai wujud penguatan integritas birokrasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tukas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartiala Nasution.
‎
‎
‎