Sinarpos.com

TANGGAMUS – Kontroversi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, masih menyisakan tanda tanya besar terkait alokasi dan penggunaan anggaran publik. Hal ini terungkap meskipun Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus, Saidi, telah melakukan pengecekan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan ASOOFAATI KALIANDA pada Kamis (12/3/2026).

Pengecekan dipimpin langsung oleh Saidi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas SPPG. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III selaku Wakil Ketua III Satgas, Kabid sebagai anggota satgas, Kepala Sekretariat Satgas, serta Ayu selaku Kepala SPPG Teba Kota Agung Timur dan pihak terkait lainnya.

Dalam keterangan resminya setelah pengecekan, Saidi menyatakan bahwa pihak SPPG telah menjalankan prosedur sesuai standar yang ditetapkan.

“Yang pertama, kami memastikan operasional ini berjalan benar atau tidak. Ketika dicek, secara prosedur mereka sudah menjalankannya, mereka pun sudah membuat daftar menu untuk satu minggu ke depan yang sudah terbentuk dan kami tinjau,” ujar Saidi.

Pengecekan juga dilakukan terhadap fasilitas produksi di lokasi tersebut. “Dapurnya, baik dapur basah, dapur kering, tempat masak, maupun tempat penyajian, semuanya sesuai dengan standar,” tambahnya.

Namun, Saidi menyoroti perlunya penguatan kontrol kualitas saat bahan baku diolah menjadi makanan jadi.

“Yang paling penting, ketika bahan baku diolah menjadi makanan, harus ada kontrol yang memastikan makanan itu layak dikonsumsi, sudah matang atau tidak. Yang disajikan harus yang matang dan layak. Ketika quality control ini lemah, ada saja hal yang kurang bisa diterima oleh penerima,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa SPPG ini melayani lebih dari 2.400 penerima dengan karakteristik yang beragam, sehingga telah berpesan kepada kepala SPPG untuk mengkoordinir tim dengan lebih baik.

Meskipun demikian, ketika ditanya secara spesifik mengenai besaran alokasi anggaran dan perhitungan biaya per porsi yang diberikan kepada siswa, Saidi tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia justru menegaskan bahwa pihaknya mengacu pada penilaian ahli gizi yang ada di SPPG.

“Kalau persoalan besaran porsi kami tidak membahas itu. Yang kami bahas adalah ahli gizinya meyakinkan bahwa setiap porsi memenuhi kecukupan gizi yang diharapkan pemerintah,” tegas Saidi.

Pernyataan ini dinilai tidak menyentuh inti pertanyaan masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan penggunaan anggaran publik yang dialokasikan untuk program MBG.

Kekhawatiran masyarakat telah muncul sejak Selasa (10/3), ketika wali murid melaporkan ketidaksesuaian menu dan porsi dengan anggaran yang ditetapkan.

“Apem yang diberikan itu jenis yang biasanya dijual di pasar dengan harga Rp1.000 per buah, bahkan yang berkualitas baik dan sudah terdapat kelapa di dalamnya. Ditambah jeruk dan empat biji kurma, rasanya jauh dari harapan untuk anggaran yang mencapai Rp8.000 per porsi,” ujar salah satu wali murid saat itu.

Kemudian pada Rabu (11/3), pihak pengelola SPPG yang dipimpin Ayu mengakui telah mengurangi porsi makanan dengan alasan kerusakan produk, namun gagal memberikan klarifikasi rinci terkait penggunaan anggaran.

Ketika ditanya mengenai rincian alokasi anggaran, proses perhitungan biaya per porsi, serta apakah pengurangan porsi tersebut sejalan dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan, Ayu tidak memberikan jawaban yang memadai.

“Kedapur aja pak kalau mau wawancara. Saya males ngetik pak,” ucap Ayu dengan dalih yang tidak menyentuh inti pertanyaan yang diajukan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan lebih lanjut terkait langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan anggaran MBG di wilayah tersebut, serta menindaklanjuti temuan dan keluhan yang ada.

Pewarta; Kabiro Tanggamus Dedi Okta