Sinarpos.com

Pesisir Barat – Kasus kelangkaan Gas LPG 3 KG bersubsidi di Kabupaten Pesisir Barat yang berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga melebihi ketentuan HET, kini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, Pasalnya, kelangkaan Gas LPG 3 KG bersubsidi yang berdampak pada kenaikan harga melebihi ketentuan HET membuat keresahan ditengah masyarakat, Kamis (17/07/2025).

Menanggapi hal tersebut, saat diwawancarai jurnalis Sinarpos.com Kadis DiskopUKMdag Siswanto S.Kom., M.H., mengatakan bahwa” terkendalanya Distribusi dan pasokan gas LPG yang mempunyai kuasa adalah Pertamina, Pemerintah Daerah Sifatnya monitoring dan evaluasi harga dilapangan serta distribusi dilapangan, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina terkait harga bahwa harga HET (harga eceran tertinggi) dilapangan Rp 21.000 ” ujarnya.

“Dan juga tugas kami menjaga harga HET tersebut Agar tidak ada permainan dibawah, maka kita selaku Pemerintah Daerah melalui DiskopUKMdag mengevaluasi ke Pangkalan – Pangkalan, kemudian terkait ketersediaan barang kita juga sudah berkirim surat dari bulan Februari 2025 untuk mengantisipasi ketersediaan gas LPG sampai dengan akhir tahun” kata Siswanto.

Siswanto S.Kom., M.H., juga menyampaikan” Kelangkaan Gas LPG di kabupaten Pesisir Barat dikarenakan terhambatnya distribusi rusaknya jalan Liwa -Krui, sehingga kendaraan yang akan mengangkut gas LPG 3 kilogram ke- Pesisir Barat belum bisa melintas. karena pasokan gas LPG Kabupaten Pesisir Barat berasal dari SPBU Ogan Lima, kami juga sudah melayangkan surat kembali ke Pertamina untuk melakukan Operasi Pasar di 3 titik, pertama di pasar Way Batu, titik kedua di Kecamatan Karya Penggawa, dan titik ketiga Pasar Ngambur” Ungkapnya.

“Kita juga sudah sampaikan Himbauan sesuai dengan UUD Minerba kepada pangkalan – pangkalan Jika ada Pangkalan yang menjual diatas HET (harga eceran tertinggi) maka akan kami rekomendasikan kepada Pertamina dan Swamigas agar agennya ditutup” pungkasnya.

Dengan adanya keluhan Masyarakat terkait kelangkaan Gas LPG subsidi 3kg agar mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga melalui Dinas terkait terus melakukan upaya agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.