Sinarpos.com

Tulang Bawang — Penetapan tersangka terhadap Joni Putra bersama dua rekannya oleh penyidik Satreskrim Polres Tulang Bawang memasuki fase krusial setelah terungkap fakta hukum yang berbeda dari narasi awal yang sempat beredar di ruang publik. Berdasarkan dokumen resmi penyidik, perkara ini hanya dikenakan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang gangguan ketenangan malam hari atau tindak pidana ringan (tipiring).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/12/II/Res.1.24./2026 tertanggal 27 Februari 2026. Dalam surat tersebut, penyidik tidak menerapkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, sebagaimana sebelumnya diberitakan sejumlah media.

Penerapan Pasal 503 KUHP menunjukkan bahwa penyidik menilai unsur pidana berat tidak terpenuhi secara pembuktian. Pasal ini tergolong tipiring dengan ancaman maksimal kurungan tiga hari atau denda ringan. Dengan demikian, konstruksi perkara berbeda signifikan dari narasi awal yang menyebut kasus ini sebagai pelanggaran ITE dan pelanggaran hak milik.

Kasus ini bermula dari pemberitaan yang dilakukan Joni Putra terkait dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) bernama Suwandi. Informasi tersebut disebut telah melalui proses konfirmasi. Terdapat bukti percakapan dan rekaman yang memuat pernyataan Kepala BKPSDM Tulang Bawang yang menyatakan bahwa Suwandi telah dijatuhi sanksi disiplin oleh atasan langsung.

Fakta tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban PNS, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan administrasi perizinan perkawinan. Dalam konteks ini, pemberitaan terkait sanksi disiplin ASN dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 310 ayat (3) KUHP membuka ruang pembelaan apabila suatu pernyataan disampaikan demi kepentingan umum. Dengan adanya konfirmasi pejabat berwenang, unsur pencemaran nama baik menjadi tidak sederhana untuk dibuktikan apabila informasi yang disampaikan bersifat faktual dan terverifikasi.

Aspek lain yang sempat dipersoalkan adalah dugaan pelanggaran Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Namun, muncul surat pernyataan ahli waris yang menyebut rumah yang dipermasalahkan merupakan milik almarhum Hadenin, bukan milik Suwandi. Kondisi ini memunculkan perdebatan terkait legal standing pelapor atas objek rumah tersebut.

Selain itu, kedatangan Joni Putra ke lokasi disebut dilakukan dengan pendampingan Ketua RT setempat dan terdokumentasi dalam rekaman video. Fakta-fakta tersebut diduga menjadi alasan penyidik tidak lagi memasukkan Pasal 167 KUHP dalam surat penetapan tersangka terbaru.

Perkara ini juga menyinggung isu perlindungan kerja jurnalistik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa sengketa atas produk jurnalistik pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers. Pendekatan ini kerap dijadikan rujukan ketika karya jurnalistik dipersoalkan secara pidana.

Sorotan turut mengarah pada pemberitaan sejumlah media yang masih menarasikan perkara ini sebagai kasus ITE dan pelanggaran Pasal 167 KUHP, meski dokumen resmi penyidik menunjukkan sebaliknya. Ketidaksesuaian antara pemberitaan dan dokumen hukum dinilai berpotensi menyesatkan publik serta bertentangan dengan prinsip verifikasi dan akurasi informasi.

Secara prosedural, penetapan tersangka harus memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan konstruksi pasal yang kini hanya tipiring, perkara ini menunjukkan bahwa dugaan awal tidak berkembang menjadi delik serius.

Hingga kini proses hukum masih berjalan. Namun satu hal menjadi jelas, konstruksi hukum yang berlaku berbeda dari narasi awal yang beredar di publik. Dalam negara hukum, dokumen resmi dan pembuktian di ruang sidang tetap menjadi rujukan utama dalam menilai suatu perkara.(*)