Pessel , Sinarpos.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Selasa (13/08).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, dan dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, hadir untuk menyampaikan secara resmi nota pengantar KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD sebagai bagian dari proses awal penyusunan anggaran tahunan daerah.

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, kepala OPD, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan yakni Ermizen dan Dani Sopian, serta anggota DPRD lainnya dan sejumlah undangan.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnaldi menekankan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran guna menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Nota pengantar ini merupakan langkah awal menuju penyusunan APBD yang berkualitas, responsif, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Risnaldi dalam pidatonya.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan pembangunan nasional, serta visi dan misi pemerintah daerah.Dalam dokumen KUA-PPAS tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan belanja daerah tahun 2026 mencapai angka yang signifikan, menyesuaikan dengan target pencapaian indikator pembangunan prioritas.

Rancangan kebijakan anggaran ini juga telah disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Wakil Bupati menambahkan bahwa dalam proses penyusunan KUA-PPAS, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah memperhatikan masukan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Menurut Risnaldi, salah satu fokus utama dalam rancangan KUA-PPAS 2026 adalah peningkatan kualitas layanan publik, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, dalam sambutannya sebelum membuka rapat, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran secara transparan dan partisipatif.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera melakukan pembahasan secara mendalam terhadap dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan.

“DPRD akan bekerja secara maksimal sesuai dengan fungsi anggaran yang diemban untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” ucap Darmansyah.

Wakil Ketua DPRD, Ermizen dan Dani Sopian, juga menyatakan kesiapan lembaga legislatif untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyempurnakan dokumen anggaran tersebut.Mereka berharap agar pembahasan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kehadiran unsur Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya menunjukkan pentingnya proses ini dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Dokumen KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD, karena berisi asumsi dasar, kebijakan umum, serta plafon anggaran untuk masing-masing program.

Sementara itu, kepala Bappeda Pesisir Selatan, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS telah melalui berbagai tahapan, termasuk forum konsultasi publik dan sinkronisasi dengan rencana kerja perangkat daerah.

Rapat paripurna yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan dengan tertib dan lancar, tanpa adanya interupsi maupun catatan keberatan dari anggota dewan.Usai penyampaian nota pengantar, DPRD akan membentuk tim Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas lebih lanjut isi dokumen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa minggu ke depan, sebelum ditetapkannya KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD 2026.

Risnaldi mengakhiri pidatonya dengan harapan agar seluruh pihak dapat menjaga komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.

“Dengan semangat kolaborasi, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan,” tutupnya.

Rapat ini juga menjadi momentum awal untuk merancang anggaran yang adaptif terhadap tantangan global, termasuk ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Selanjutnya, dokumen yang telah disampaikan akan menjadi acuan dalam perumusan program-program prioritas daerah yang berpihak kepada rakyat kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan disampaikannya nota pengantar ini, proses perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026 resmi dimulai, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawalnya dengan integritas.