‎
Sinarpos.com -‎Karawang, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
‎
‎Pengawasan ini ditekankan untuk memastikan setiap kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha di daerah.

‎Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, fraksi Golkar, Sri Rahayu, saat melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di Aula Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Karawang, Senin (17/11/2025).
‎
‎Sri menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan hanya menilai kinerja, tetapi juga memastikan bahwa anggaran dan program “turun langsung ke akar persoalan UMKM.”

‎
‎“Sektor UMKM dan ekonomi kreatif terbukti menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pengawasan oleh DPRD dalam hal ini bertujuan memastikan program-program unggulan tersebut tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sri Rahayu.
‎
‎Dalam pengawasannya, Sri Rahayu menyebut DPRD mengawal ketat pelaksanaan program unggulan seperti UMKM Naik Kelas, OPOP (One Pesantren One Product), fasilitasi akses permodalan, serta pemasaran digital. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat wirausaha di tengah masyarakat.
‎
‎Sri Rahayu menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari akses permodalan, kemudahan perizinan, hingga perluasan pasar.
‎
‎“Tugas DPRD memastikan agar implementasinya benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.
‎
‎Temuan Lapangan: Butuh Penguatan SIPD dan Pelatihan Milenial,
‎Berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ciwaringin, yang turut dihadiri Kepala Desa Ciwaringin Sanusi Anwar dan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Hadian Subhan, ditemukan perlunya penguatan pada beberapa aspek penting:
‎•Pendampingan SIPD: Diperlukan pengawalan intensif terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar pengajuan bantuan dari desa berjalan lancar.
‎•Pembinaan Berkelanjutan: Pelaku UMKM membutuhkan pembinaan berkelanjutan, terutama terkait peningkatan kualitas produk dan daya saing.
‎•Pelatihan Digital: Pelatihan manajemen usaha dan digital marketing bagi pelaku UMKM harus terus digalakkan.
‎Selain sektor UMKM, kegiatan ini juga menyoroti kebutuhan penguatan lain di tingkat desa, termasuk fasilitasi pengembangan PAMSIMAS dan dukungan bagi usaha peternakan skala kecil.
‎
‎Menutup kegiatan pengawasan, Sri Rahayu menyampaikan dua rekomendasi utama:
‎1.Pemerintah desa harus lebih aktif mengajukan proposal melalui SIPD, dan DPRD berjanji mengawal proses tersebut hingga bantuan tersalurkan.
‎2.DPRD akan mendorong pelatihan UMKM milenial berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda menghadapi transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Iyut Ermawati
‎