Sinarpos.com – KARAWANG — Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Institut, H. Dadi Mulyadi, S.H., menyerukan penyelamatan pesisir pantai Karawang dari ancaman abrasi dan tarik-menarik kepentingan pihak tertentu. Seruan ini disampaikan dalam Diskusi Publik bertema pengelolaan wilayah pesisir dan laut, yang digelar di Resto Alam Ceria, Karawang, Kamis (3/7/2025), dan dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), aktivis lingkungan, mahasiswa, serta insan pers se-Karawang dan Jawa Barat.

Dalam pemaparannya, Dadi menyebut bahwa Karawang telah hampir satu dekade mengalami kerusakan garis pantai akibat abrasi yang semakin meluas, sementara hingga kini belum ada formulasi penanganan yang tepat dan terintegrasi.

“Acara ini adalah langkah awal menyatukan perspektif. Kita perlu menyiapkan strategi konkret untuk menyelamatkan pantai-pantai kita. Jika tidak dilakukan mulai sekarang, saya khawatir ke depan akan ada kampung-kampung nelayan yang benar-benar hilang karena abrasi,” tegas Dadi.

Ia menekankan bahwa penanganan abrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, melainkan juga perlu melibatkan pemerintah provinsi dan pusat karena persoalan ini menyangkut anggaran besar, regulasi lintas wilayah, dan kepentingan jangka panjang.

Rekomendasi Strategis

Hasil diskusi publik tersebut, lanjut Dadi, akan dijadikan rekomendasi bersama untuk disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Cakra Institut akan segera menyusun surat resmi berisi poin-poin hasil diskusi, guna menyamakan persepsi dan mendorong kerja sama antarlembaga dan masyarakat.

“Kami bergerak secara ekstra-parlementer. Maka rekomendasi ini akan kami ajukan agar pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Persoalan pantai harus ditanggung bersama, tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, atau sebaliknya, diserahkan begitu saja kepada masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi dan Catatan Kritis untuk Program Mangrovisasi

Dadi juga mengapresiasi langkah konkret Pemkab Karawang yang baru-baru ini melakukan gerakan mangrovisasi di sejumlah titik pantai. Namun ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak bersifat seremonial atau sekadar menanam tanpa perencanaan keberlanjutan.

“Kami menghargai inisiatif tersebut. Tapi jangan sampai seperti yang sering terjadi, mangrove ditanam di pinggir pantai, seminggu kemudian hilang karena tidak ada pemeliharaan. Kita butuh strategi yang sistematis dan terukur,” ucapnya.

Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap tanah timbul (tanah hasil sedimentasi laut) yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum dan kerap menjadi rebutan berbagai pihak. Ia juga menolak keras adanya penguasaan pantai oleh modal besar yang berpotensi merugikan masyarakat lokal dan menyingkirkan nelayan tradisional.

“Kita tidak ingin terjadi seperti di beberapa daerah lain, di mana pantai-pantai tiba-tiba diklaim dan diambil alih. Kita butuh ketegasan negara, bukan hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga implementasi,” jelas Dadi.

Harapan untuk Pemerintah

Dadi menegaskan bahwa pantai Karawang memiliki potensi besar—baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah, provinsi, dan pusat bersinergi dalam menata dan mengelola kawasan pesisir secara berkelanjutan.

“Jika dikelola dengan baik, pesisir Karawang tidak hanya bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan ekosistem pariwisata dan perikanan yang sehat,” tutupnya.

Diskusi publik ini menjadi titik awal konsolidasi antar-elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah dalam menyelamatkan garis pantai Karawang dari kehancuran ekologis dan eksploitasi kepentingan.

Iyut Ermawati