Sinarpos.com –Jakarta— Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., Rabu (21/1/2026), mengikuti launching 11 Direktorat PPA-PPO tingkat Polda dan 22 Satres PPA-PPO tingkat Polres se-Indonesia.

Kegiatan launching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) itu, berlangsung pukul 10.00 WIB di Aula Awalieddin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri meresmikan Ditres PPA-PPO di 11 Polda termasuk Polda NTB, serta Satres PPA-PPO di 22 Polres.

Kapolri menegaskan jika pembentukan Direktorat PPA-PPO, sebagai langkah penguatan pelayanan serta perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

“Permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah, dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO ini semua korban bisa terlayani dengan baik,” ungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia juga menyampaikan peran Direktorat PPA-PPO dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta perlindungan bagi masyarakat yang bekerja ke luar negeri.

“Ini adalah momentum yang harus kita dorong, sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak, terhadap korban People Smuggling, ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional, dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Kapolri.

Sementara Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo melalui siaran pers, menyambut positif launching Direktorat PPA-PPO tersebut. Ia menegaskan kesiapan Polda NTB menjalankan tugas perlindungan secara lebih optimal.

“Dengan hadirnya Ditres PPA-PPO di Polda NTB, penanganan kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang dapat berjalan lebih fokus, cepat, dan humanis,” ujar Kapolda NTB.

Irjen Pol. Edy Murbowo juga menekankan jika keberadaan Direktorat PPA-PPO sangat penting, sebagai bentuk kehadiran negara bagi korban.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, perlindungan maksimal, serta memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui pendekatan profesional dan empati,” katanya.

Launching itu menjadi tonggak penguatan peran Polri dalam menjaga kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat.

Reporter: Narator Bid Humas