Karawang, sinarpos.com — Dalam semangat kolaborasi lintas sektor, drg. Hj. Putih Sari, M.M., Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, memimpin diskusi publik bertema “Program Pembangunan Kesehatan Daerah Tahun 2025” yang digelar di Indo Alam Sari, Karawang Barat, Rabu (16/07/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang melibatkan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Diskusi ini menjadi forum strategis untuk membahas tantangan dan solusi dalam layanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait efektivitas program Check Kesehatan Gratis (CKG) yang tengah digalakkan.

Dalam sambutannya, Putih Sari menekankan pentingnya deteksi dini penyakit dan pendekatan preventif sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

“Kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tapi soal pencegahan, edukasi, dan keberlanjutan. Program CKG harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Putih Sari.

Perwakilan Kementerian Kesehatan RI turut memaparkan arah kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada penguatan layanan primer, pemenuhan gizi, dan perluasan jaminan kesehatan.

Mereka menegaskan bahwa anggaran kesehatan akan difokuskan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat akar rumput.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang menyampaikan kondisi lapangan terkait akses layanan, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan. Mereka menyambut baik program CKG sebagai solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau layanan medis.

“Dengan CKG yang langsung turun ke masyarakat, gap pelayanan bisa dijembatani. Ini sejalan dengan penguatan layanan primer yang lebih dekat dan humanis,” ujar perwakilan Dinkes Jabar.

Putih Sari juga menegaskan bahwa kunjungan lapangan oleh Komisi IX DPR RI merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan kesiapan sarana, tenaga kesehatan, dan logistik.

Ia menekankan bahwa CKG bukan sekadar seremoni, melainkan program berkelanjutan yang harus tepat guna dan tepat sasaran.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi dari puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Mereka menyampaikan masukan langsung kepada para narasumber, menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang produktif.

“Kesehatan adalah hak semua warga negara. Mari jadikan program ini sebagai gerakan bersama untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas,” tutup Putih Sari.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model sinergi pusat-daerah dalam pembangunan kesehatan yang bisa direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Iyut Ermawati