SINARPOS.COM

KABUPATEN BANDUNG || Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bandung melaksanakan rapat kerja cabang di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Sabtu (7/10/2023).

Rapat kerja cabang dengan tema “Optimalisasi peran dan fungsi BPD dalam mendukung visi misi Bupati Bandung itu dihadiri sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari perwakilan 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan Sobandi, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana, dan perwakilan/pimpinan BPJS di Kabupaten Bandung hadir pada rapat kerja tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa pelaksanaan rapat kerja cabang yang dilaksanakan Abpednas Kabupaten Bandung ini menjadi wahana untuk mempererat dan meningkatkan silaturahmi di antara anggota BPD atau Abpednas.

Dadang Supriatna pun mendorong para anggota Abpednas untuk melakukan terobosan-terobosan guna kemajuan Kabupaten Bandung.

“Abpednas harus menjadi forum komunikasi BPD untuk menentukan pikiran, memberikan sarana, pendapat, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul baik di dalam organisasi maupun di lingkungan masyarakat desa. Sehingga tercipta komunikasi yang baik di antara masyarakat,” ungkap Bupati Bandung.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kang DS panggilan akrab Dadang Supriatna mengatakan bahwa Abpednas bisa berkomunikasi langsung dengan jajaran dinas di lingkungan Pemkab Bandung, selain dengan dirinya selaku Bupati Bandung.

Kang DS mengungkapkan bahwa BPD adalah badan musyawarah di desa, yang tentunya melekat di tingkat desa. Oleh karenanya BPD adalah sebagai perwakilan masyarakat yang ditunjuk untuk menduduki mewakili masyarakat.
“BPD dan kepala desa dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan,” tutur Kang DS.

Oleh karenanya Kang DS berharap sejumlah pihak yang berada di tingkat desa bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa. Di antaranya potensi desa wisata di Kabupaten Bandung.

Dihadapan anggota BPD itu, Kang DS mengungkapkan seluas 17.000 hektare lahan pertanian padi sudah ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi. PemKab Bandung juga memberikan kesempatan kepada pemilik lahan sawah abadi mulai 1 Januari 2023 lalu, dibebaskan pembayaran pajaknya.

“Segera buat Peraturan Desa, kalau di desa itu sudah masuk lahan sawah dilindungi atau lahan sawah abadi. Kalau pemerintah desa dan BPD sudah membuat Perdes tentang lahan sawah abadi, maka setiap tahunnya tidak usah membayar pajak alias dibebaskan pajaknya,” katanya.

Kang DS juga berharap kepada anggota BPD untuk membantu program 50.000 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). “Program PKBM ini untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang belum memiliki ijasah SD, SMP maupun SMA. Selain itu, BPD diminta untuk membantu program Besti (Beasiswa Ti Bupati), pada tahun 2022 sebanyak 80 mahasiswa, tahun 2023 ini untuk 125 calon mahasiswa dan tahun depan 2024 untuk 250 calon mahasiswa. Program Besti ini peminatnya cukup banyak, pendaftarnya mencapai ribuan orang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana mengungkapkan bahwa ada tiga hal pokok penting yang akan dirumuskan dalam rapat kerja cabang ini. Pertama, mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan setahun lalu. Kedua, merencanakan program kerja setahun kedepan. Ketiga Merumuskan rekomendasi kaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis.

“Kita tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dibawah kepemimpinan Bapak Dr. HM. Dadang Supriatna itu luar biasa dengan Bedas-nya. Kami keluarga besar BPD se-Kabupaten Bandung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan memberikan penghargaan kepada Pak Bupati, yang sudah memberikan perhatian khusus yang luar biasa kepada desa, khususnya rekan-rekan BPD,” imbuhnya.

Untuk itu, Firmansyah berharap kedepannya BPD harus seiya sekata dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Kita juga dalam pelaksanaan rapat kerja cabang ini mengambil tema bagaimana kita memposisikan sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pengaman kebijakan Pak Bupati Bandung. Kita harus mendukung visi misi Bupati Bandung. Dan harus mendukung penuh 13 program prioritas Bupati Bandung. Program ini sudah dirasakan oleh masyarakat secara umum dan BPD itu merupakan representasi dari masyarakat,” tuturnya.

---

**Humas Kab.Bandung

(Red**)