Sinarpos.com

Medan – Peristiwa adu jotos antara dua oknum Anggota DPRD Kota Medan, David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Robert Simangunsong beberapa Minggu lalu yang menghebohkan masyarakat kota Medan, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Mengingat kedua oknum tersebut merupakan wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, bukan mempertontonkan tindakan di luar moral dan etika.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Medan, Lailatul Badri mengatakan insiden tersebut bukan merupakan pelanggaran kode etik melainkan hanya miss komunikasi antara kedua pihak yang telah berdamai.

Pernyataan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat termasuk kalangan politisi.

Sementara itu, Izhar Daulay selaku Wakil Ketua Partai Buruh Kota Medan menyesalkan pernyataan yang disampaikan Ketua BKD DPRD Kota Medan Lailatul Badri.

“Persoalan perdamaian antara kedua anggota dewan adalah urusan internal mereka, tetapi insiden ini telah menjadi konsumsi publik dan menyangkut moral serta etika sebagai wakil rakyat,”ujar Izhar Daulay. Senin (31/3/2025)

Izhar Daulay menegaskan bahwa perilaku seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena mencoreng citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

Izhar Daulay mempertanyakan dasar pernyataan Ketua BKD DPRD Kota Medan Lailatul Badri yang menyebutkan bahwa adu jotos bukanlah pelanggaran kode etik.

“Apakah Ketua BKD DPRD Medan sudah melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut atau justru tidak memiliki keberanian untuk menindak dua oknum anggota dewan yang terlibat dalam insiden tersebut,” katanya

“Kalau memang BKD tidak punya nyali dan taring untuk melakukan penindakan, buat apa ada BKD DPRD Medan? hanya menghabiskan anggaran saja. Lebih baik anggaran tersebut dialihfungsikan untuk membuat ring tinju di DPRD Medan supaya oknum-oknum anggota dewan yang ingin adu jotos sudah disediakan tempatnya, karena menurut Ketua BKD DPRD Medan Lailatul Badri bukan pelanggaran kode etik,” sindir Wakil Ketua Partai Buruh Kota Medan, Izhar Daulay.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas tegas dari BKD DPRD Medan demi menjaga integritas lembaga legislatif di Kota Medan. (ard)