Sinarpos.com

Medan – Sejumlah warga Lingkungan 6, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, menolak rencana pembangunan rumah ibadah Vihara di sekitar tempat mereka tinggal.

Pasalnya, di Lingkungan 6 tidak ada warga yang beragama Buddha sehingga mereka dengan tegas menolak rencana pembangunan tersebut.

Warga membawa sejumlah spanduk dan poster yang isinya menolak rencana pembangunan vihara.Puluhan warga membentangkan sejumlah spanduk dan poster diantaranya bertuliskan, “Kami Warga Lingkungan 6, Menolak dan Tidak Setuju Dibangunnya Vihara dan Yayasan Sosial di Lingkungan 6 Titi Papan, Karena di Lingkungan Kami Tidak Ada Masyarakat Beragama Budha, Akibatnya Bisa Menimbulkan SARA.

Kasi Trantib Kecamatan Medan Deli, Ahmad Rivai Siregar mewakili Camat Medan Deli mengatakan, pihak Kecamatan Medan Deli belum ada mengeluarkan rekomendasi kepada oknum atau pihak tertentu terkait adanya rencana pembangunan Vihara atau yayasan sosial di Lingkungan 6, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sedangkan adanya kecurigaan warga terhadap salah seorang kepala lingkungan yang membagi – bagikan beras kepada masyarakat agar setuju dengan pembangunan Vihara dan Yayasan Sosial tersebut, pihak Kelurahan Titi Papan maupun Kecamatan Medan Deli akan melakukan penjajakan serta mengevaluasi kinerja oknum kepala lingkungan yang dituding membagi-bagikan beras kepada warga.

Meskipun Pembangunan Vihara di Jalan KL. Yos Sudarso, Lingkungan VI, Km 11.5, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli masih sebatas wacana, dan namun sudah mendapat penolakan warga masyarakat sekitarnya.

Penolakan warga masyarakat ini disuarakan dengan puluhan warga masyarakat dengan orasinya di Kantor Camat Medan Deli, Jalan Rumah Potong Hewan, Nomor : 24, Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Kamis (18/09/2025).

Puluhan warga masyarakat memasang spanduk bertuliskan, ‘Warga Lingkungan VI Titipapan “Menolak” dan Tidak Setuju dengan keras dibangunnya Vihara dan Yayasan Sosial,” tegas warga masyarakat.

“Sebagian memang ada yang menolak. Namun ada juga sebagian warga masyarakat yang menyetujui,” tutur Aditya seorang warga masyarakat Lingkungan 6.

Bentuk penolakan pembangunan rumah Ibadah Umat Budha ini, dan meliputi berbagai alasan. Salah satu alasan warga masyarakat disana menolak keberadaannya dikarenakan mayoritas penduduk dilingkungan tersebut merupakan Muslim. “Karena dilingkungan kami tidak ada masyarakat beragama Budha akibatnya bisa menimbulkan,” terangnya.

Dan juga yang sangat disayangkan pada tanggal 30 Agustus 2025, putusan dari Kelurahan Babinkamtibmas, Babinsa, dan pihak pembeli, Kepala Lingkungan dan Masyarakat sebagai peserta Musyawarah telah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan segala bentuk ketidak setujuan warga masyarakat.

Lebih lanjut, ada putusan Lurah beserta Perangkat Lurah lainnya tersebut mengambil kesimpulan untuk menanyakan kembali kepada warga masyarakat dengan bunyi.Apakah Bapak Ibu setuju dengan adanya Pembangunan Yayasan Sosial dan Vihara. Maka dengan bulat dan keras seluruh warga masyarakat yang hadir menyatakam “Tidak Setuju.”Ada juga beberapa warga masyarakat beralasan, takut dengan dibangunnya Vihara karena, dan lokasi Pembangunan Vihara yang luasnya sekitar kurang lebih 3000 M, berjarak hanya beberapa meter dari Komplek Dirjen Beacukai dan dibelakang Vihara nantinya yang akan dibangun banyak rumah warga masyarakat.

Pantauan Sinarpos.com dilokasi, kericuhan dan kemarahan terjadi saat mediasi langsung dengan Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Titipapan Syawaluddin dikarenakan menyetujui pembangunan yayasan sosial dan vihara dan menerima 300 paket sembako.

“Memang kau tidak punya aqidah, kau ada kubu,” ucap warga lingkungan 6 dengan nada kesal.

menurut informasi yang diperoleh masyarakat lingkungan 6 kelurahan Titipapan, Syawaluddin selaku Kepala Lingkungan 6 menerima dana gratifikasi.

“Dia (Syawaluddin) selama jadi Kepling tidak pernah aktif mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan, dan segala pengurusan administrasi selalu meminta pelicin, Apalagi dengan wacana pembangunan yayasan sosial dan vihara kami menduga dua telah menerima uang pelicin,” Ungkap warga yang tidak ingin namanya disebutkan.

Saat warga masyarakat diajak berkumpul kedalam Kantor Camat Medan Deli untuk mediasi, pihak Camat Medan Deli dan Aparat Kepolisian dari Babinsa dan TNI mengatakan, “Besok saja warga masyarakat datang kembali kemari,” ucapnya.

(ard)