Sinarpos.com-LUBUK LINGGAU-Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir melalui zoom, bertempat di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (16/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan laporan terbaru terkait pergerakan Indeks Perubahan Harga (IPH). Tercatat sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. 

Adapun dua provinsi yang relatif stabil, yakni Lampung dan Papua Pegunungan dengan IPH 0%.

Ketua BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di 13 provinsi mayoritas berasal dari cabai merah, ayam ras, dan beras. Meski demikian, sebanyak 109 kabupaten/kota masih tercatat mengalami kenaikan harga beras.

“Sepuluh kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, bahkan di atas 5%, antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Asahan, dan Kota Pariaman,” jelasnya.

Secara nasional, terdapat 165 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH, dengan catatan tertinggi di Kota Banjar sebesar 2,24%. Peningkatan ini dipicu harga daging ayam, beras, jeruk, serta cabai rawit.

BPS juga menyoroti perbedaan antara tingkat perubahan IPH dengan level harga komoditas. Ayam ras dan cabai merah tercatat mengalami perubahan harga tinggi namun level harganya relatif rendah. Sebaliknya, beras dan minyak goreng meskipun perubahan IPH rendah, namun sudah berada pada level harga tinggi sehingga menekan daya beli masyarakat.

“Ini menjadi perhatian bersama karena pada akhirnya yang dirasakan masyarakat adalah harga di level konsumen. Walaupun perubahannya kecil, jika harga sudah tinggi tetap memberatkan,” tegas Ketua BPS.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir berharap rapat koordinasi ini dapat semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.
“Harapannya, ke depan kondisi inflasi da, pungkas nya (Asep)