Sinarpos.com-MUSI RAWAS.Peringatan; Pemotongan tumpeng oleh Bupati Kabupaten Mura, Hj Ratna Machmud didampingi Ketua TP PKK Mura, H Riza Novianto Gustam dan Wabup Mura, H Suprayitno dalam Peringatan HKG ke-53, Rabu (15/10/2025).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Memperingati Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) Ke-53 Tahun tingkat Kabupaten Mura di Auditorium Pemkab Mura Senin (15/10/2025). Diharapkan, melalui peringatan ini dapat menjadi momentum memperkuat peran PKK dalam pembangunan melalui pemberdayaan keluarga guna bergerak bersama PKK mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas.

Ketua TP PKK Kabupaten Mura, H Riza Novianto Gustam mengatakan sebagaimana Visi TP PKK yaitu Terwujudnya Keluarga yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat Sejahtera Lahir dan Batin.

Dikatakannya, agar kiranya kita dapat mengembangkan program-program PKK, sehingga senantiasa sejalan dengan program-program Pemerintah Daerah. Melalui 10 Program Pokok PKK, Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergisitas dengan para stakeholder baik dengan pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, untuk memperkuat hal itu ada 2 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian kita semua memantapkan pemahaman mengenai filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab, keluarga sebagai unit masyarakat terkecil, memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif.

Selain itu, melalui Gerakan PKK, peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, dalam maupun menikmati hasil pembangunan itu sendiri dengan

mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat Pembangunan Nasional dan Daerah.

Kemudian, program integrasi PKK ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah merupakan hal yang krusial untuk memanfaatkan peluang pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBD, dana hibah,dan kemitraan. Pengintegrasian program/ kegiatan PKK ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah melalui sinergitas antara PKK dan pemerintah harus mampu mengoptimalkan Gerakan PKK dalam percepatan Pembangunan Nasional dan Daerah.pungkas nya(Asep)