Insan Pers & LSM mencoba konfirmasi oknum Kepala Desa urung pane melalui alat komunikasi whatsapp 08136197xxxx yang di lampirkan pengiriman durasi video titik koordinat sebagai dokumentasi terkait siapa kepemilikan usaha pertambangan galian C tanah urug tersebut tidak ada tanggapan atau bungkam, kemudian kembali mengkonfirmasi APH Kanit Tipiter Polres Asahan yang dipimpin Bapak Toman Napitupulu melalui alat komunikasi Whatsapp 08137576xxxx beliau tidak memberikan tanggapan penjelasan untuk para Media yang melaksanakan kontrol sosial.

Hal tersebut, jika memang tidak memiliki izin resmi, maka harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kami dari berbagai Tim Media & LSM akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan hukum dari pihak berwenang”.

Selain persoalan legalitas, dampak lingkungan juga menjadi perhatian, Pertambangan Tersebut Berseberangan dengan HGU PTPN IV Ragional I Unit Kebun Sei Silau. Berdasarkan amatan di TKP bahwa tidak ada Plank IUP OP (izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) pada Pekerjaan itu, sehingga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

Dengan hormat, kepada Kejaksaan Negeri Asahan agar Evaluasi, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap tindakan ilegal, termasuk galian C tanah urug ilegal berdasarkan Dasar Hukum dalam Kitab Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*: Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Diberitakan Oleh:

(DL&RS –Tim Red)

🌈🦋 🌈