Search for:
Pengangkatan Dan Pemberhetian Perangkat Desa Diduga Kangkangi Edaran Kemendagri RI

Pengangkatan Dan Pemberhetian Perangkat Desa Diduga Kangkangi Edaran Kemendagri RI

Sinarpos, Lahat-Sumsel : 07 Juni 2024.

Koordinator Forum Perangkat Desa (FPD) Abdul Sighat Paut didampingi Denli Hepor yang mewakili dari Forum Perangkat di 5( Lima) Kecamatan antara lain kecamatan Tanjung Tebat, Kota Agung, Mulak Ulu, Tanjung Sakti Pumu, dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi  baru baru ini telah menyampaikan Laporan Pengaduan  kepada  Inspektorat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta agar mengusut Tuntas adanya dugaan penyalah gunakan Pemegang Jabatan dalam Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat  Propinsi Sumsel 

Laporan yang disampaikan Oleh Forum Perangkat Desa (FPD) Melalui Surat ditujukan kepada Inspektorat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor : 07/FPD/VI/2024  dan be erapa tembusan Terkait adanya Dugaan Penyalah gunakan wewenang dan jabatan dalam Proses  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di 5(Lima) kecamatan beberapa waktu lalu

Dikatakan Abdul isi Tuntutan  antara lain  Pertama; Diduga Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Pemegang Kebijakan tidak melalui mekanisme yang sudah diatur dalam perundang – undangan . Kedua; Diduga Masing -masing Kepala Desa dalam Wilayah 5(Lima) Kecamatan tidak memiliki Rekomendasi dari pihak Kecamatan saat proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ketiga ; Sampai saat ini belum ada kepastian Hukum sebagai syarat Sah nya Pemberhentian Perangkat Desa yang lama dan Pengangkatan /Pelantikan Perangkat Desa yang Baru Keempat Para Kades, Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat diduga telah mengangkangi Surat Edaran Kemendagri nomor :67 Tahun 2017 atas Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal masih terus berlanjut sebelum adanya kepastian hukum untuk penyelesaian Permasalahan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa di 5( Lima) Kecamatan dalam kabupaten Lahat dimaksud, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berdampak timbul nya Konflik, Perpecahan dan Permusuhan di Masyarakat dikarenakan  Pemegang kebijakan tidak paham dan mentiadakan aturan yang telah ditentukan dalam proses pengangkat dan Pemberrhentian Perangkat Desa secara Non-Prosedural 

Untuk ini Forum Perangkat Desa Dari 5(Lima) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lahat Mendesak kepada Inspektorat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta untuk melakukan Evaluasi, Peninjauan Kembali dan Mengusut Tuntas adanya Dugaan Penyalah Gunakan Wewenang dan Jabatan dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dimaksud

Menanggapi Permasalahan diatas kepada PJ.Bupati Lahat Muhammad Farid .S.STP.MSi Mengenai Laporan yang telah disampaikan oleh forum Perangkat Desa mengucapkan terima atas Informasi nya dan ini akan menjadi bahan pertimbangan (M.Umar)

Silahkan Berikan Komentar Anda Tentang Informasi Ini