Laiden Sihombing - Jambi
SINARPOS.com, Bungo 👉🏻 Dugaan praktik bisnis seragam oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bungo, Legimin, memicu sorotan tajam dari publik dan kalangan pemerhati pendidikan. Dalam pertemuan klarifikasi yang digelar pada Kamis, 24 Juli 2025, pukul 15.35 WIB di ruang kepala sekolah, media SINARPOS.com secara langsung mengonfirmasi laporan terkait dugaan praktik jual beli seragam dinas sekolah yang disebut-sebut telah berlangsung secara sistematis.
Yanto, salah satu anggota Komite Sekolah, mengungkapkan bahwa Kepala Sekolah Legimin diduga mengambil keuntungan sebesar Rp 40.000 per stel seragam dari selisih harga antara biaya produksi dan harga jual kepada siswa, khususnya bagi peserta didik baru kelas 10.
“Seragam siswa sudah dipesan dua bulan sebelum pendaftaran resmi dimulai. Ini bukan sekadar pengadaan, tapi sudah masuk ranah bisnis karena ada margin keuntungan yang cukup jelas,” ujar Yanto saat diwawancarai.
Lebih lanjut, Yanto menyebut bahwa kualitas seragam yang diterima siswa tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pengadaan pakaian dinas tersebut tidak melalui mekanisme transparansi ataupun kesepakatan bersama komite dan wali murid.
Tak hanya persoalan seragam, Yanto juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran aturan zonasi penerimaan siswa baru. Ia mencontohkan kasus seorang siswa dari Kecamatan Bathin II Babeko yang identitas domisilinya diduga diubah menjadi berasal dari Pal 2, Bungo, agar bisa diterima di sekolah tersebut.
Dugaan ini mengarah pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Seolah-olah kepala sekolah memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur ulang aturan nasional. Padahal, ada prosedur yang wajib ditaati dalam penerimaan siswa,” tegas Yanto.
Kepala Sekolah Membantah, Sebut Komite Bermotif Pribadi
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Legimin membantah keras semua tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengadaan seragam dilakukan semata-mata untuk menyeragamkan penampilan siswa di sekolah.
“Pernyataan Yanto itu muncul karena keinginannya tidak terpenuhi. Dia membawa penjahit sendiri dan ingin mendikte pengadaan seragam. Karena tidak saya setujui, akhirnya dia membangun opini negatif untuk menjatuhkan nama sekolah,” kata Legimin.
Terkait dengan dugaan manipulasi data zonasi, Legimin berdalih bahwa hal itu adalah bentuk keberpihakan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
“Saya tahu aturan zonasi, tapi saya harus perjuangkan anak-anak miskin dari daerah lain yang ingin sekolah di sini. Ada 27 anak dari luar zona yang saya terima. Saya lakukan itu sebelum pensiun dua tahun lagi,” tambahnya.
Baca Juga :
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu ditutup oleh Legimin dengan menyatakan bahwa permasalahan tersebut sebaiknya tidak diperpanjang.
“Sebagai pendidik, seharusnya kita tidak terlalu fokus pada opini yang merendahkan. Kita punya tanggung jawab moral yang lebih tinggi,” ujarnya sambil tertawa.
Agus Ryadinoto - Kabiro Medan/Sumut
