SINARPOS.com BANDUNG, 8 Juli 2025 — Dalam langkah konkret untuk menjamin keadilan sosial di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemda Prov. Jabar) bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi mendirikan 13 Sekolah Rakyat yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang selama ini kesulitan mengakses layanan pendidikan formal. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi strategis dan terukur untuk menghapus hambatan struktural terhadap hak dasar pendidikan bagi seluruh anak.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa seluruh unit Sekolah Rakyat yang telah dibangun siap beroperasi dan menerima siswa pada tahun ajaran 2025.

“Sebanyak 1.353 siswa telah tercatat sebagai peserta didik di 13 Sekolah Rakyat tersebut. Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mereka yang paling membutuhkan,” ujar Herman dalam keterangan resminya, Senin (7/7/2025).

Pemetaan Lokasi Sekolah Rakyat di 10 Daerah Strategis

Sekolah Rakyat ini dibuka di lokasi-lokasi yang telah melalui proses pemetaan sosial dan analisis kebutuhan berbasis data kemiskinan ekstrem. Adapun penyebarannya meliputi:

• Kota Bogor: Sentra Galih Pakuan
• Kabupaten Bogor: Sentra Inten Soeweno
• Kabupaten Bekasi: Sentra Pangudi Luhur
• Kabupaten Sukabumi: Sentra Phalamarta
• Kabupaten Bandung Barat: Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI
• Kabupaten Bandung: Kawasan Stadion Si Jalak Harupat
• Kota Bandung: Polteksos dan Sentra Wyata Guna
• Kabupaten Sumedang: Balai Latihan Kerja Sumedang
• Kota Cirebon: SMPN 18 Kota Cirebon
• Kota Cimahi: Sentra Abiyoso dan Dinas Sosial Jabar

Program ini dikembangkan dengan pendekatan berbasis wilayah, kebutuhan sosial, dan ketersediaan fasilitas infrastruktur pendidikan.

Menurut Herman, program ini tidak hanya bertujuan menyekolahkan anak-anak miskin ekstrem, tapi juga menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan berkualitas.

“Hadirnya 13 Sekolah Rakyat ini bukan hanya simbol, tapi komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jabar dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda Jabar berharap agar Sekolah Rakyat mampu menjadi jembatan transformasi sosial dan pengangkat derajat hidup keluarga miskin ekstrem, sekaligus mempersempit kesenjangan pendidikan antardaerah.

Baca Juga:

Ingin Hadirkan Sekolah Rakyat di Garut, Bupati Syakur Temui Langsung Mensos RI

Menuju Pendidikan Jawa Barat yang Inklusif dan Berkeadilan

Senada dengan Herman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin negara tanpa terkecuali.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami. Tidak boleh ada satu pun anak di Jawa Barat yang tertinggal dari pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujar Purwanto, Selasa (8/7/2025).

Disdik Jabar akan mendampingi Sekolah Rakyat secara menyeluruh melalui sistem pendidikan adaptif, yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan kebutuhan siswa.

“Kami menjamin mutu pendidikan di Sekolah Rakyat akan setara dengan sekolah formal lain. Kami akan terjunkan guru-guru terlatih, lakukan pelatihan berkelanjutan, serta menyusun kurikulum yang kontekstual dan transformatif,” pungkasnya.

Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan multidimensi. Dengan pendekatan lintas sektor bersama Kementerian Sosial RI, Disdik Jabar, serta pemerintah daerah setempat, diharapkan model Sekolah Rakyat ini dapat menjadi prototype nasional dalam memperluas akses pendidikan inklusif di daerah-daerah rawan kemiskinan.

Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga termiskin di Jawa Barat kini memiliki harapan baru: mengenyam pendidikan, menata masa depan, dan lepas dari jerat kemiskinan secara struktural.

**Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat (Disdik Jabar)