Pemprov Jateng Gelar Rapat Evaluasi, Genjot Penurunan Stunting dengan Berbagai Program dan Inovasi
MAGELANG || Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota, terus menggencarkan berbagai program dan gerakan inovatif untuk percepatan penurunan stunting. Melalui gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, Jo Kawin Bocah, dan sebagainya, diharapkan target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 cepat tercapai.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota yang bergerak bersama dan membuat inovasi-inovasi dalam penanganan stunting di Jateng. Juga dari Pemprov Jateng berbagai inovasi gerakan gerakan untuk penanganan stunting, termasuk gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat Rakor Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Jateng, di Hotel Grand Artos Magelang, Kamis (12/10/2023).
Penyuluh KB Ahli Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Widwiono menyampaikan bahwa sebagai salah satu provinsi prioritas penanganan stunting, Provinsi Jawa Tengah perlu bekerja ekstra untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting di wilayahnya.
Dalam kegiatan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Tengah di Magelang, Kamis, dia mengatakan bahwa para pemangku kepentingan terkait di Jawa Tengah diharapkan bekerja ekstra untuk mempercepat penurunan kasus stunting di semua kabupaten dan kota.
Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting pada anak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 20,8 persen, turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya.
Angka itu masih jauh lebih tinggi dari target penurunan angka kasus stunting menjadi 14 persen pada 2024 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain berusaha meningkatkan akurasi pengukuran fisik untuk memantau pertumbuhan sekaligus mendeteksi stunting pada bayi dan balita.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan bahwa pemerintah menyediakan alat antropometri untuk mendukung peningkatan akurasi pengukuran fisik bayi dan balita.
Menurut dia, hampir 80 persen dari sekitar 49.000 posyandu yang ada di Jawa Tengah sudah memiliki alat antropometri.
“Nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten/kota untuk melatih cara menggunakan alat tersebut,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengajak semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan upaya penanggulangan stunting guna mencapai target penurunan stunting tahun 2024.
“Melalui evaluasi ini, kami mengajak kepada semua pihak dan semua sektor untuk tidak mengendorkan semangat dalam melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting, sehingga tercapai target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” katanya.
Sekda menjelaskan, berbagai gerakan inovasi yang digencarkan Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota, sangat efektif dalam upaya percepatan penurunan stunting. Gerakan Jogo Tonggo, Jogo Konco, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, dan sebagainya, adalah bentuk kepedulian dan perhatian yang berakar dari sifat gotong royong masyarakat Jateng.
“Dari berbagai kebijakan, gerakan, dan program penanganan stunting perlu evaluasi. Sehingga, evaluasi yang kita lakukan hari ini dapat mengidentifikasi problem-problem, hambatan, sehingga kita bisa mencarikan solusi. Dan ke depannya, kita bisa lebih akseleratif,” harapnya.
Sekda mengatakan, salah satu penyebab stunting di Jawa Tengah, akibat perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan. Karenanya, gerakan Jo Kawin Bocah terus digencarkan, untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Selain itu, juga meningkatkan perilaku kesadaran tidak buang air besar sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengonsumsi makanan bergizi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha mengatakan, Provinsi Jateng merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Karenanya, kabupaten dan kota yang ada di Jateng harus mengambil langkah-langkah strategis, yang memiliki daya ungkit besar dalam percepatan penurunan stunting.
“Kami mengapresiasi kabupaten dan kota di Jateng yang mengalami penurunan prevelansi stunting. Antara lain Kota Semarang, Demak, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Jepara, Wonosobo, dan Banyumas. Selain itu juga berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah, dalam upaya penurunan stunting,” katanya.
Dalam sisa waktu 14 bulan ke depan, lanjut dia, semua diharapkan fokus pada indikator dan cakupan yang masih belum sesuai target, dengan dukungan semua pihak. Yaitu konsumsi tablet penambah darah, cakupan skrining anemia pada remaja putri, cakupan balita kurang asupan gizi, jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai dan bansos, serta presentasi kabupaten/ kota yang meningkatkan alokasi APBD untuk percepatan penurunan stunting.
Satya meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dapat menindaklanjuti rekomendasi roadshow percepatan penurunan stunting. Pemda juga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi hingga tingkat desa, pendampingan maksimal kepada keluarga berisiko stunting, dalam mendapatkan akses bantuan sosial yang sangat diperlukan untuk perbaikan kuitas dan statua perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita.
“Edukasi dan konseling juga harus terus dilakukan kepada masyarakat secara masif, untuk memberikan pola pemahaman, pola asuh, pemberian makanan yang benar, serta pemantauan tumbuh kembang anak untuk penanganan dan pencegahan stunting,” jelasnya.
**Humas Jateng
(Ihsan**)
