Pemerintah kota  (pemkot)Cimahi melalui dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) melaksanakan pengawasan dan evaluasi kelompok informasi masyarakat (KIM )Kota Cimahi tahun 2025 di aula gedung B kompleks perkantoran pemerintah Kota Cimahi, Selasa (16/12/205).

 Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan evaluasi transfer komunikasi dua arah antara Pemkot dan KIM sebagai mitra strategi penyebaran informasi publik wakil walikota Cimahi ,Aditya Yudhistira dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekedar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperkuat pondasi ekosistem informasi yang transparan, cepat, akurat, dan inklusif di Kota Cimahi .

Aditia menerangkan bahwa informasi di era digital telah menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dirinya menjelaskan bahwa pemkot Cimahi memiliki komitmen kuat dalam menyediakan informasi berkualitas melalui digitalisasi layanan, penguatan karena komunikasi resmi pemerintah, serta transparansi kinerja pemerintahan melalui laporan dan publikasi rutin.

 Namun demikian, pemerintah membutuhkan mitra di tengah daerahnya arus hoax dan di informasi yang semakin kompleks.

“Kebebasan berpendapat,kebebasan mengakses informasi itu linear juga dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga yang kita hadapi adalah sebuah disrupsi.

 Yang kita hadapi adalah berita palsu, yang kita hadapi adalah hoax,” ujarnya.

 Wakil walikota menambahkan,hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebebasan menyampaikan pendapat, penyebarluasan, dan akses informasi, terlebih,pada era akal imitasi atau (AI)saat ini,masyarakat semakin sulit menentukan kebenaran informasi.

” Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Di tengah derasnya arus informasi, hoaxs, dan disinformasi, kita membutuhkan mitra yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat langsung dan mitra itu adalah Kim,” tegasnya. 

Menurutnya Kim memegang dua peran strategis yakni sebagai saluran distribusi informasi pemerintah yang cepat tepat dan mudah dipahami serta sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dengan dua fungsi tersebut Kim menjadi jalur komunikasi dua arah yang memperkuat partisipasi warga dalam membangun. 

Wakil walikota menambahkan bahwa pengawasan dan evaluasi ini bertujuan memastikan Kim tetap relevan adaptif dan berkembang sebagai kekuatan informasi tingkat kota Kim diharapkan mampu mendukung ketahanan informasi lokal memperkuat literasi digital mencegah hoax serta meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Keberadaan Kim harus semakin dekat dengan masyarakat sehingga distribusi informasi akan semakin cepat komunikasi dua arah akan lebih mudah dan partisipasi masyarakat akan meningkat kita ingin Cimahi bukan hanya melek informasi tetapi menjadi kota yang cerdas informasi jelasnya. 

Dalam arah kebijakan ke depan pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2026 akan memfokuskan pembentukan tim di tingkat kecamatan dan kelurahan agar distribusi informasi semakin cepat dan komunikasi dua arah semakin dekat dengan masyarakat ,langkah ini di harapkan memperkuat jejaring KIM di seluruh wilayah kota Cimahi. 

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat layanan jauhan kedaulatan melalui penyimpanan internal 112 yang profesional dan terlatih dengan melibatkan lintas perangkat daerah seperti Tagana,satpol PP,PMI, dan BPBD, keberadaan Kim nantinya akan mendukung penyebarluasan edukasi layanan darurat kepada masyarakat.

 “Keberadaan Kim nantinya akan mendukung penyebarluasan edukasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga warga tahu kemana harus menghubungi ketika ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera,” ujarnya.

Kepada awak media ,Adithia menyampaikan bahwa Kim merupakan wadah sekaligus mesin pemerintah dalam memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat kota Cimahi dengan kondisi wilayah yang tidak terlalu luas dan pemukiman yang padat distribusi informasi seharusnya dapat dilakukan secara efektif.

“KIM ini adalah wadah termasuk juga mesin kami pemerintah Kota Cimahi dalam rangka mendistribusikan informasi agar dipastikan sampai ke seluruh lapisan masyarakat kota Cimahi ,”tuturnya.

 Wakil walikota juga menyoroti tentang besar berupa maraknya hoaxs yang kini tidak hanya berbentuk narasi ,tetapi juga visual hasil teknologi kecerdasan buatan. 

Oleh karena itu kemampuan KIM dalam menangkal hoaks menjadi kebutuhan mendesak ke depan.

“Banyak sekali sekarang hoaxs bukan hanya sekedar berita narasi,tapi sekarang visual juga sudah bisa masuk kedalam hoaks dengan adanya teknologi artificial intelligence,”katanya.

Selain penangkalan hoaxs,Adihtia menilai masih banyak program dan layanan dasar pemkot Cimahi yang belum diketahui masyarakat secara luas.

 KIM diharapkan mampu menyampaikan informasi layanan kesehatan,pendidikan, hingga ke gawat daruratan secara masif dan mudah dipahami.

“Contohnya layanan call center 112 dan PSC 119,ini bagaimana bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita punya beberapa program pelayanan yang sebetulnya bisa mereka akses dengan mudah,” ujarnya.

Wakil walikota juga membuka peluang sinergi dengan kecamatan, kelurahan, dan organisasi kepemudaan seperti karang taruna untuk menjangkau generasi muda , yang dinilai penting dalam pengelolaan media sosial yang bijak dan produktif.

 “Anak-anak muda di Kota Cimahi juga bisa ke salurkan potensi dan minatnya, apalagi sekarang jamannya media sosial,” pungkasnya.

Namun tantangan di lapangan masih dihadapi terutama cepatnya penyebaran hoax di tingkat RT di dan RW dibandingkan respon resmi pemerintah. 

“Oleh karena itu, pemberdayaan KIM tidak cukup berhenti pada distribusi informasi atau penangkaran hoax tetapi perlu integrasi fungsi KIM hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan,”imbuh nya.

Melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi ini diskominfo berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan Kim ke depan diharap kan tidak hanya menjadi mitra komunikasi tetapi juga memiliki nilai tambah berupa kemandirian dan pemberdayaan bernilai ekonomi masyarakat.

(Bidang IKPS)

**SODIKIN***