JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui audiensi yang dilakukan Bupati Bandung, Dadang Supriatna bersama Sekretaris Daerah, Cakra Amiyana dan jajaran ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Rabu (14/1/2026).

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta percepatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bandung.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen mengoptimalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk membangun postur APBD yang sehat, kuat, dan transparan. Selain itu, optimalisasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memastikan pembiayaan program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bandung agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Kang DS

Audiensi ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memastikan seluruh kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.**

(Sam Permana)