SINARPOS.com | Cimahi Rabu, 2 Juli 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan sejumlah agenda strategis, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiyatmoko, di Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (2/7/2025).

Dalam sidang yang berlangsung secara terbuka itu, DPRD secara resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, turut dibahas pula penjelasan Wali Kota Cimahi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

“Persetujuan terhadap Raperda RPJMD ini menandai langkah penting dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Cimahi selama lima tahun ke depan,” ungkap Wahyu dalam sambutannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Ketua DPRD Kota Cimahi menyampaikan bahwa pembahasan RPJMD 2025–2029 telah dilakukan secara intensif oleh Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kota Cimahi, bersama dengan jajaran perangkat daerah terkait, serta telah melalui proses fasilitasi dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wahyu menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu:

1. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus VI DPRD Kota Cimahi.
2. Pendapat fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD yang menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan.

RPJMD 2025–2029 Kota Cimahi diarahkan untuk mendukung agenda transformasi kota yang tangguh, inklusif, berbasis teknologi, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

DPRD Kawal Ketat Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KUA-PPAS Perubahan 2025

Selain RPJMD, Ketua DPRD Wahyu Widiyatmoko juga menyampaikan bahwa rapat paripurna ini menjadi forum resmi untuk menerima penjelasan Wali Kota Cimahi mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

“DPRD akan mengkaji secara komprehensif realisasi anggaran tahun 2024 untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan APBD,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, DPRD juga mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025, yang akan menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran di sisa tahun berjalan.

Langkah ini penting untuk menyesuaikan rencana anggaran dengan dinamika ekonomi, kebutuhan riil masyarakat, serta percepatan program prioritas pembangunan.

DPRD Kota Cimahi menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga transparansi anggaran, keberlanjutan program prioritas, dan percepatan layanan publik.

“Kami akan terus mengawal agar seluruh kebijakan anggaran dan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, serta dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan,” pungkas Wahyu Widiyatmoko.

**Red