Search for:
Pandangan Dadi Mulyadi,.S.H,. Soal Perkara Kasus PJU Karawang

Pandangan Dadi Mulyadi,.S.H,. Soal Perkara Kasus PJU Karawang

sinarpos.com

Karawang – Penetapan dan penahanan tersangka kasus dugaan tipikor PJU di Dinas Perhubungan Karawang sangat tendensius, dengan nilai kerugian Negara yang
ditaksir mencapai sebesar 1.052.144.600 terkesan terburu – buru untuk dilakukan expose.

Padahal menurut perkiraan H Dadi Mulyadi,.S.H,. Founder Cakra Institut, kerugian sebesar itu masih bisa untuk diselamatkan
tanpa harus melalui sistem peradilan tindak pidana korupsi yang sangat mahal ongkosnya.

“Saya menilai bahwa prestasi kejari karawang dalam mengungkap kasus tipikor bujab saja karena banyaknya tersangka yang ditangkap. Tetapi
pengembalian kerugian Negara juga menjadi salah satu catatan prestasi tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,”ujarnya.

Dadi juga menilai, berapa banyak kerugian Negara yang dapat diselamatkan jauh lebih keren dari pada memperbanyak tangkapan tersangka tapi keuangan Negara malah bertambah bonyok.

Dalam misi pengungkapan kasus korupsi kajari tersebut, menurut Dadi harus memiliki target
prioritas untuk penyelamatan uang Negara, bukan hanya sebagai ajang gagah –
gagahan, dan Kajari harus memiliki prinsip yang kuat tidak serta terpengaruh oleh
bagian dari kolaborasi kepentingan para markus dan kepentingan politik
penguasa.

“Ada kalanya kita harus mempertimbangkan faktor stabilitas politik
dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan dengan meminta pendapat para
tokoh masyarakat setempat dalam setiap mengambil keputusan, jangan mau
mengambil resiko sendiri karena sejatinya penjatuhan pidana melalui peradilan
merupakan jalan terakhir dalam mencapai keadilan ultimum remedium,”ungkap Dadi.

Dadi juga mencontohkan saat peristiwa di tahun 2011, ada dugaan kasus korupsi SPPD berjamaah yang sepertinya melibatkan
49 anggota DPRD dan 7 anggota sekwan dengan kerugian Negara mencapai Rp 1,2 Milyar, yang akhirnya kasus tersebut terselesaikan dengan cara musyawarah dan berujung terhadap pengembalian kerugian Negara, karena masih dalam tahap penyelidikan.

“Artinya bahwa, peristiwa tersebut tidak jauh berbeda dengan kasus yang hari ini terjadi.
Ternyata pendekatan primum remidium lebih efektif dalam penyelematan uang
Negara tanpa harus ada yang dikorbankan dan menghindari adanya konflik of interest diantara institusi,”papar Dadi Mulyadi dalam sesi wawancaranya, Sabtu (9/3/2024) di Kantor Hukum Cakra Institut.

Dadi juga menjelaskan dari rangkaian tahapan penyelidikan naik ke status penyidikan dan penetapan tersangka saya rasa ada yang merasa penting harus dapat dikritisi bersama,
contohnya dalam pers konfrencenya kajari yang menyebutkan dasar ditemukannya kerugian
Negara berdasarkan hasil audit investigasi oleh kantor akuntan publik [KAP]. “Pertanyaannya adalah apakah hasil audit KAP tersebut diakui secara konstitusional sebagai suatu lembaga yang sah menurut perundang – undangan
dalam menetapkan kerugian Negara dan menghitung/memeriksa kerugian Negara ?” Tanya Dadi.

Dadi juga mengatakan bahwa Ia sempat berfikir, yang memiliki wewenang dan berwenang secara sah memeriksa kerugian
Negara dalam kasus tipikor ada tiga lembaga : BPK, BPKP, Dan KPK artinya adalah jika hasil audit investigasi KAP tidak berdasarkan pro justisia berarti ada
dugaan bahwa kajari karawang telah diduga melakukan tindakan sewenang – wenang
dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut .

Penerapan dan penetapan status
sidik dan tersangka kepada terduga pelaku telah mengesampingkan kaidah – kaidah hukum acara pidana (undue process of law) keberadaan bukti permulaan yang cukup
milik jaksa terlebih dahulu harus kita uji secara sah dan benar.

Dadi juga mengatakan, Tendensi ini dinilai aneh sekali dalam pengungkapan kasus korupsi ini adalah kapala SKPD yang berwenang sebagai pengelola keuangan daerah atau sebagai pengguna anggaran nyaris tidak tersentuh oleh kejaksaan, Dadi Mulyadi juga mempertanyakan dua hal yang menurutnya polos dan sangat menggelitik, Apakah benar tidak terlibat sepeserpun dari aliran uang haram tersebut atau ada dugaan upaya pengamanan dan pengawalan dari para markus dan oknum pejabat nakal kejaksaan itu sendiri.

“Jawabannya mari kita renungkan
sendiri. Jika kajari and the genk serius dalam melakukan pemberantasan korupsi
dan penyelamatan uang Negara serta demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan maka saya tantang kajari karawang untuk mengungkap kasus – kasus korupsi mega proyek seperti Pembangunan RSUD
Rengasdengklok di dinas kesehatan, Hibah 10 Milyar Polda, dll,”ungkapnya kembali.

Perluasan kawasan industry KIM yang memakai tanah IPHPS (eks perhutani) 400hektar di kecamatan ciampel dan telukjambe timur, praktek perampasan tanah rakyat akibat program PTSL di desa – desa dll.

“Sepanjang usaha pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan tegak lurus dan berkeadilan serta beririsan dengan kepentingan kerakyatan dan nilai – nilai HAM maka kami akan dukung, dan tetapi jika pemberantasan korupsi ini di tunggangi oleh kepentingan praktis para markus,oknum jaksa & APH bar – bar untuk alat kepentingan penguasa dan alat untuk melakukan bancakan pemerasan maka atas nama rakyat karawang dipastikan
akan bangkit melawan serta mengusirnya,” pungkasnya.
(Taofik/sinarpos.com/Karawang)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini