Oleh : Primadoni, S.H

Sumatera Barat, 9 Oktober 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi anak sekolah kini tengah menjadi sorotan tajam. Alih-alih meningkatkan kualitas kesehatan pelajar, program ini justru memunculkan puluhan kasus keracunan massal yang tersebar di berbagai daerah.

Data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa sejak Januari hingga akhir September 2025, tercatat 6.517 siswa mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG. Jumlah tersebut berasal dari 72 kejadian yang tersebar di sejumlah provinsi, dengan Pulau Jawa menjadi wilayah paling terdampak.

“ Faktor utama penyebabnya adalah pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh dapur pelaksana MBG,” ujar Kepala BGN, Dr. Nani Hendiarti, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, 1 Oktober 2025 (TVRINews).

Rangkaian Kasus dan Wilayah Terdampak

Sejak awal peluncuran program pada Januari 2025, laporan kasus keracunan mulai berdatangan dari berbagai daerah. Insiden besar pertama tercatat pada 13 Januari 2025 di Nunukan, Kalimantan Utara. Disusul kejadian di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 16 Januari.

Rentetan insiden terus terjadi, di antaranya:Cianjur, 19 Februari 2025: 254 siswa keracunan setelah mengonsumsi ayam yang disimpan terlalu lama.

Bogor, 6 Mei 2025: 223 siswa alami gejala mual dan muntah akibat konsumsi telur dan nasi MBG.

Tasikmalaya & Batang, 17 Februari 2025: 111 siswa terkena dampak di dua wilayah berbeda dalam satu hari.

Bandung, 17 Maret 2025: sekitar 100 siswa alami keracunan usai makan siang MBG.

Menurut BGN, distribusi kasus terbagi dalam tiga wilayah sebagai berikut (Kontan.co.id, 1 Oktober 2025):

Wilayah Jumlah Kasus dan Jumlah Korban

Wilayah I (Sumatra) 9 kasus 1.307 siswa

Wilayah II (Jawa) 46 kasus 4.207 siswa

Wilayah III (Indonesia Timur) 17 kasus 1.003 siswa

Wilayah Jawa mencatat jumlah tertinggi korban, yakni lebih dari 4.000 siswa. Hal ini berkaitan dengan padatnya jumlah sekolah dan cakupan program yang masif, tanpa diiringi kesiapan infrastruktur distribusi makanan.

Penyebab: Dari Dapur Tak Standar hingga Minim Pengawasan

Investigasi awal menunjukkan sebagian besar kasus keracunan disebabkan oleh penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar, penggunaan bahan makanan kedaluwarsa, serta keterlambatan distribusi makanan setelah proses memasak.

“ Banyak dapur yang belum bersertifikasi keamanan pangan, bahkan ada yang baru didirikan hanya beberapa minggu sebelum program dijalankan,” ungkap laporan Reuters, 1 Oktober 2025 (Reuters).

Masalah lain adalah minimnya pelatihan bagi petugas dapur dan relawan. BGN mengakui belum seluruh tenaga pelaksana memahami standar keamanan makanan. Bahkan pada awal pelaksanaan, belum ada sistem audit independen untuk menilai kelayakan dapur dan proses distribusi.

Langkah Pemerintah dan Evaluasi Program

Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BGN, pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh.

“ Program ini akan tetap berjalan, tapi dengan pengawasan yang jauh lebih ketat. Kami sedang menertibkan dapur-dapur bermasalah,” tegas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, 9 September 2025 (Bisnis.com).

Langkah yang diambil pemerintah antara lain:

Menghentikan sementara operasional dapur yang melanggar SOP.

Melatih kembali 10.000 relawan dapur agar paham prinsip sanitasi dan penanganan makanan yang aman (Kompas.com, 28 April 2025).

Mewajibkan sertifikasi keamanan pangan untuk seluruh dapur yang ikut serta dalam program.Membentuk unit pengawasan independen yang memantau kualitas makanan di lapangan.

Desakan Penghentian Sementara dan Peninjauan Ulang

Meskipun pemerintah menyatakan akan memperbaiki sistem, sejumlah kalangan mendesak agar program MBG dihentikan sementara sampai jaminan keamanan makanan bisa dipastikan.

“ Lebih baik program ini dievaluasi total daripada terus menelan korban,” ujar anggota Komisi IX DPR, Nurul Ghufron, dalam rapat dengar pendapat bersama BGN, awal Oktober lalu.

Dukungan atas penghentian sementara juga datang dari organisasi kesehatan masyarakat dan pengamat pendidikan. Mereka menilai, tata kelola yang lemah dan ambisi memperluas cakupan program dalam waktu cepat telah mengorbankan aspek fundamental yaitu keselamatan anak-anak.

Harapan Jadi Kecemasan

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya hadir dengan misi mulia: menyehatkan anak bangsa melalui gizi seimbang. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah kelemahan teknis, manajerial, dan pengawasan membuat program ini justru menimbulkan kecemasan.

Selama akuntabilitas belum ditegakkan, pengawasan belum maksimal, dan kualitas makanan belum dijamin, program ini akan terus menuai kritik.

Pemerintah diharapkan tak sekadar memperbaiki citra, tetapi benar-benar menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama.

Sumber Berita:

Kontan.co.id. (1 Oktober 2025). Total Korban Keracunan MBG Capai 6.517 Orang, TVRINews. (2 Oktober 2025). Kepala BGN: 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Bisnis.com. (9 Mei 2025). Marak Keracunan MBG, Menko Pangan Janji Berbenah, Kompas.com. (28 April 2025). BGN Latih 10.000 Relawan MBG, Reuters. (1 Oktober 2025). More than 9,000 Children in Indonesia Got Food Poisoning

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan laporan media kredibel dan pernyataan resmi instansi pemerintah hingga tanggal 9 Oktober 2025.