Sinarpos.com

Sinarpos.com – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia, beberapa pabrik di Indonesia memutuskan tutup, hingga menyebabkan ribuan orang buruh terancam kehilangan sumber pendapatan.
Perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo Jawa Tengah resmi berhenti beroperasi Sabtu, 1 Maret 2025 kemarin. Setelah perusahaan itu dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lebih dari 10.000 karyawannyapun diberhentikan. Dikutip www.bbc.com/indonesia.

“Jumlah karyawan PT Sritex yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) sebanyak 10.665 orang,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, Kamis (27/02), seperti dikutip kantor berita Antara.

Didirikan 58 tahun yang lalu, PT Sritex adalah pemain utama dalam industri tekstil Indonesia, memasok seragam militer ke negara-negara NATO dan mempekerjakan banyak tenaga kerja di Jawa Tengah.

Namun, hingga September 2024, PT Sritex tercatat memiliki outstanding kredit sebesar Rp14,64 triliun, terdiri dari Rp14,42 triliun utang ke 27 bank dan Rp220 miliar utang ke perusahaan pembiayaan, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bukan hanya PT Sritex, pabrik Sanken Indonesia di Cikarang Jawa Barat akan tutup per Juni 2025 dikutip oleh CNBC.Indonesia.com

PT Sritex perusahaan tekstil terbesar se-Asia tenggara yang dianggap paling kuat dari PHK , namun nyatanya harus melakukan PHK massal. PHK massal di Sritex ini dianggap sebagai dampak sosial dari kebijakan pemerintah yang membuat kemudahan produk cina masuk ke Indonesia melalui ACFTA maupun UU cipta kerja.

Akibat Efesiensi Anggaran yang Diberlakukan Pemerintah

Sinyal PHK ditahun 2025 ini makin menguat ditengah efesiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah. PHK akan terus berlanjut sehingga Indonesia masuk kategori darurat PHK. Kondisi ini jelas mengancam keberlangsungan hidup masyarakat apalagi dibulan ramadhan harga-harga pokokpun meningkat, memungkinkan pula ditengah kondisi ini aksi kriminalitaspun diprediksi semakin meningkat.

Akibat Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis

Inilah akibat penerapan sistem kapitalis dengan prinsip liberalisasi ekonomi, negara menjalankan peran hanya sebagai regukator dan fasilitator alhasil penguasa lepas tanggung jawab dalam menjamin lapangan pekerjaan untuk rakyat. Penguasa tak lebih dari pembuat kebijakan untuk memuluskan para pemilik modal (korporasi) dan memenuhi kepentingan oligarki, liberalisasi ini menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri atau swasta.

Sistem Ekomomi Islam Sebagai Solusi

Islam menjadikan negara sebagai raa’in yang mengurus rakyat termasuk menyediakan lapangan pekerjaan. Hanya sistem Islam yang menjamin suasana kondusif bagi para penguasa dan perusahaan, dengan menerapkan sistem ekonomi Islam negara menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan memadai dengan berbagai mekanisme, termasuk memberikan modal bisnis, iqtha (pemberian tanah kepada masyarakat oleh kepala negara) Pemerintah memberi hak pada seseorang untuk mengelola dan memfungsikan sebuah lahan di tempat umum seperti pasar, masjid dan semacamnya. Mekanisme inilah yang akan dijalankan oleh penguasa yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam.

Wallahu a’lam bishowab

Oleh : Rokayah ( Pegiat Literasi )