SINARPOS.com – Bungo, 7 Mei 2025 || Sejak awal Januari 2025, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bungo memberlakukan pengawasan internal yang lebih ketat. Hampir di setiap kantor dinas atau instansi pemerintah terlihat adanya penambahan tenaga pengamanan (security) untuk menjaga lingkungan kantor. Meskipun status mereka sebagai tenaga honorer, kehadiran security ini menimbulkan pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak.

Dari pantauan media ini, diketahui bahwa selain menambah tenaga keamanan, banyak OPD juga membangun ruang tambahan dan sekat-sekat baru yang berfungsi membatasi akses ke pejabat atau ruangan tertentu.

Proses pembangunan ini dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk pemborosan anggaran, karena beberapa ruangan tambahan itu dinilai kurang memiliki fungsi strategis.

“Setiap kantor sekarang membuat ruangan pembatas dengan model dan desain berbeda-beda. Padahal, ruangan itu tidak terlalu dibutuhkan. Tapi anggarannya besar, dan terkesan hanya menghambur-hamburkan dana,” ujar seorang sumber di salah satu OPD yang enggan disebutkan namanya.

Wartawan dan LSM Dibatasi Aksesnya

Lebih mengejutkan lagi, sejumlah petugas keamanan menyampaikan bahwa tugas mereka bukan hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga mengontrol akses tamu, termasuk wartawan dan LSM.

“Kalau ada wartawan atau LSM yang mau konfirmasi, harus lewat kami dulu. Kalau kami tidak izinkan, ya mereka tidak boleh ketemu pejabat mana pun,” kata seorang security dengan nada santai sambil tertawa.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya pembatasan akses informasi di lingkungan OPD. Bahkan, kesannya wartawan dan LSM diposisikan sebagai pihak yang ‘mengganggu’ atau dianggap ‘musuh’ oleh sebagian pejabat.

Padahal, dalam prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik, wartawan dan LSM memiliki peran penting sebagai mitra pengawasan dan kontrol sosial.

“Ini pola pikir tertutup dan salah kaprah,”** tegas seorang aktivis LSM lokal. “Kalau pejabat takut dikonfirmasi, takut dikritik, berarti ada yang salah. Pejabat harusnya terbuka, karena mereka adalah pelayan publik. Bukan malah membangun sekat-sekat fisik dan birokrasi untuk menutup diri.”

Menurutnya, Bupati Bungo terpilih periode 2025–2030 harus berani mengoreksi pola pikir dan kebijakan OPD yang mulai bersikap defensif dan tertutup.

“Jangan biarkan mental birokrasi feodal berkembang. Bungo ini harus maju, dan kemajuan itu hanya bisa dicapai kalau ada keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.”

Kontrol Sosial, Bukan Penghambat

Wartawan dan LSM sejatinya adalah pilar penting dalam demokrasi. Mereka bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik konstruktif, memberi masukan, menyebarluaskan informasi yang benar, hingga mengungkap kasus korupsi.

Tanpa peran mereka, potensi penyimpangan di birokrasi justru akan semakin besar.

“Wartawan dan LSM itu bagian dari sistem check and balance. Mereka bukan musuh pejabat, melainkan mitra strategis dalam menjaga pemerintahan tetap bersih,” kata seorang jurnalis senior di Bungo.

Ia menambahkan, jika akses informasi mulai dibatasi, jika wartawan dan LSM mulai dicurigai, maka tanda-tanda kemunduran demokrasi sedang terjadi.

“Ini bukan soal sekadar membatasi orang masuk kantor. Ini soal membatasi ruang demokrasi, membatasi kritik, membatasi transparansi. Kalau dibiarkan, nanti birokrasi jadi liar tanpa pengawasan.”

Kritik Adalah Bentuk Cinta

Sejumlah pengamat menyarankan agar OPD di Kabupaten Bungo kembali membuka diri dan memperbaiki pola komunikasi publik. Sikap tertutup dan defensif hanya akan memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat.

“Jangan salah paham. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan. Kritik adalah bentuk cinta, tanda peduli. Kalau semua kritik dihalangi, pejabat itu malah terjebak dalam zona nyaman yang menyesatkan,” ucap aktivis muda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Bungo.

Menurutnya, pejabat yang anti-kritik justru memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. “Kalau tidak ada kontrol sosial, tidak ada kritik, maka pejabat akan merasa bebas berbuat apa saja.

Uang rakyat bisa habis tanpa manfaat. Itulah mengapa keberadaan wartawan dan LSM sangat vital.”

Harapan untuk Bungo yang Lebih Baik

Ke depan, semua pihak berharap tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, wartawan, dan LSM. Kepala daerah diharapkan mampu mengarahkan seluruh OPD agar tidak memandang wartawan dan LSM sebagai lawan, tetapi sebagai mitra kritis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan profesional.

“Tidak perlu takut dikritik, tidak perlu takut dikonfirmasi. Kalau kerja kita benar, tidak ada yang perlu ditutupi. Justru keterbukaan itu akan membuat masyarakat percaya pada pemerintahnya,” pungkas jurnalis senior tersebut.

Dengan komitmen keterbukaan dan transparansi, Kabupaten Bungo diharapkan mampu menjadi daerah yang maju, bersih dari korupsi, dan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

**Jurnalis SINARPOS.com Bungo : Laiden Sihombing