Sinarpos.com -Medan, ~ DPD KNPI Sumatera Utara mendesak seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga Gubernur Sumut, agar segera mengajukan penetapan Darurat Bencana Nasional. Desakan ini muncul setelah bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah semakin meluas dan sulit ditangani pemerintah daerah.

Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar, menegaskan bahwa kondisi bencana telah melampaui kemampuan logistik dan operasional daerah. “Ini bukan soal kemampuan daerah, tetapi soal keselamatan rakyat. Ketika kapasitas daerah sudah terlampaui, maka pengajuan Darurat Bencana Nasional adalah langkah yang paling cepat dan paling tepat,” ujarnya.

Di Kota Medan, banjir di Marelan, Labuhan, dan Belawan masih belum tertangani optimal. Banyak wilayah padat penduduk tetap tergenang, sementara warga mengeluhkan distribusi bantuan yang lambat dan tidak merata di lokasi sulit dijangkau.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Langkat. Sudah lebih dari lima hari banjir merendam desa-desa, memutus akses logistik dan membuat warga mulai kekurangan makanan serta air bersih. Warga berharap pemerintah hadir lebih cepat untuk membuka jalur bantuan.

Di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, banjir dan longsor merusak jalan serta mengisolasi banyak desa. Sebagian wilayah belum tersentuh bantuan sama sekali, memaksa warga berjalan jauh hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Situasi ini diperparah dengan cuaca yang terus berubah.

Kabupaten Deli Serdang juga menghadapi dampak besar, terutama di Kecamatan Percut Sei Tuan, Namorambe, dan Lubuk Pakam. Ribuan warga mengungsi akibat permukiman yang terendam, sementara sebagian besar masih menunggu bantuan makanan, selimut, dan layanan kesehatan darurat.

Di Serdang Bedagai, banjir merusak infrastruktur jalan, mengganggu aktivitas transportasi antar desa, dan membuat lahan pertanian gagal panen. Warga menilai kerusakan ini membutuhkan penanganan lintas instansi yang tidak cukup ditangani pemerintah daerah.

Aldi menjelaskan lima alasan perlunya penetapan Darurat Bencana Nasional, mulai dari keterbatasan logistik daerah, percepatan bantuan BNPB, TNI–Polri, dan Basarnas, hingga kemudahan mobilisasi alat berat serta pembiayaan yang tidak membebani APBD. Menurutnya, penanganan lintas wilayah hanya dapat optimal bila pemerintah pusat turun langsung.

Ia menegaskan bahwa desakan ini bukan untuk menyalahkan pemda. “Mengusulkan Darurat Bencana Nasional bukan berarti pemda gagal. Justru ini langkah berani kepala daerah untuk mengutamakan rakyat di atas ego politik dan birokrasi,” kata Aldi.

KNPI Sumut menyatakan kesiapan menurunkan relawan ke lokasi terdampak, mendukung dapur umum, membantu pendistribusian logistik, serta memperkuat komunikasi kebencanaan. “Saat ini kita harus bergerak bersama. Pemerintah daerah jangan ragu meminta bantuan pusat. Jangan tunggu korban bertambah,” tutupnya.
(Magrifatulloh).