Sinarpos.com

Sinarpos.com – Lonjakan harga pangan yang semakin meroket di setiap akhir tahun, memberi dampak yang cukup signifikan bagi pengeluaran keluarga. Terutama pada sayur mayur yang merupakan pilihan untuk memenuhi kebutuhan serat keluarga sehari – hari.

Sebagai negara agraris, Indonesia Idealnya memiliki pasokan sayur mayur yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga seharusnya harga sayur mayur tidak melonjak tajam. Tapi faktanya tidak demikian, hal ini terbukti di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Harga kebutuhan pokok dan sayur mayur kian melonjak. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit merah yang kini di jual dengan harga Rp 70 rb/kg padahal yang sebelumnya Rp 40rb/kg (TribunJabar.id, 1/12/2025). Disinyalir musim penghujan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga sayuran terus merambah naik secara signifikan, akibat areal pertanian terendam banjir.

Kenaikan harga bahan-bahan pokok dan sayur mayur seperti cabai ini, otomatis akan menambah sulit kondisi perekonomian dan menurunkan daya beli masyarakat. Jika hanya sekedar untuk konsumsi pribadi, kita bisa mengurangi pembelian, beralih ke makanan lain atau menanam pohon cabai dan sayur mayur sendiri bisa menjadi solusi praktis, namun bagaimana dengan rumah makan atau UMKM kecil yang salah satu bahan utama untuk produksinya adalah cabai? Tentu ini membutuhkan solusi sistemik.

Sadar atau tidak, saat ini sistem Kapitalisme hanya menguntungkan para pemilik modal. Kalaulah penyebab sulitnya pasokan cabai dan sayur mayur itu akibat banjir, maka itu bukan faktor tingginya curah hujan semata. Tapi juga bisa kita lihat karena banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan.

Sistem kapitalisme juga membuat peran dan pengurusan negara sangatlah minim, memandulkan peran negara untuk benar-benar serius dalam mengurus rakyat, khususnya dalam bidang ekonomi karena hanya berfokus pada penciptaan lingkungan pasar yang bebas dan efisien.

Negara bertindak hanya sebagai regulator saja, selama akar masalah dalam hal ini stabilisasi harga kebutuhan pokok termasuk sayur mayur belum terpecahkan, maka meroketnya harga kebutuhan pokok akan terus berulang. Sementara lapangan pekerjaan sulit didapat, PHK tak kenal waktu, maka wajar jika, masyarakat mempertanyakan keseriusan negara dalam meningkatkan perekonomian rakyat sebagaimana janji kampanye.

Sebaliknya dalam Islam, peran negara lebih aktif dan strategis. Negara akan menerapkan kebijakan bahwa hanya daerah yang kurang subur yang diperbolehkan menjadi area perumahan dan perindustrian untuk mencegah alih fungsi lahan. Tidak akan membiarkan lahan-lahan tidur, yaitu lahan-lahan produktif yang tidak ditanami oleh pemiliknya. Jika lahan tersebut dibiarkan selama tiga tahun maka lahan tersebut akan diambil oleh negara untuk diberikan kepada mereka yang mampu mengolahnya.

Kebijakan integral pemerintah berupa penyediaan lahan yang memadai, bibit dan pupuk yang murah karena subsidi, pengarahan pemilihan bibit, perawatan dengan penyuluhan kepada petani, transportasi yang mudah dan murah karena infrastruktur jalan dan kendaraan yang layak, juga BBM murah dan paling penting adalah adanya pasar yang adil karena tidak ada monopoli, tidak ada penimbunan dan tidak ada pematokan harga. Menghindari praktik-praktik haram Seperti riba dan spekulasi.

Sistem ekonomi islam menjadi harapan dan solusi bagi umat saat ini karena mendorong keadilan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wallahu a’lam bisshowab.

Oleh: Ummu Thoha (Pegiat Literasi)