Search for:
Miris, Diduga Oknum Kades Bersama Ketua BPD Damuli Pekan Marp-Up Senilai Rp 200 Juta Terkait Bangunan Desa

Miris, Diduga Oknum Kades Bersama Ketua BPD Damuli Pekan Marp-Up Senilai Rp 200 Juta Terkait Bangunan Desa

Labura, Jumat 05 Juli 2024.


Labura, SinarPos.Com
Diduga Oknum Kades Bersama Ketua BPD Damuli Pekan Bertentangan Dengan UU KIP No.14 Tahun 2008 Tidak Dikonfirmasi Terkait Bangunan Desa MARP-UP Senilai Rp 200 Juta

@Djon Liem

Pembangunan Kantor Desa diduga MARP-UP yang di programkan oleh DESA DAMULI PEKAN
KEC. KUALUH SELATAN – Pemerintah KAB. LABUHANBATU UTARA melalui APBD ke alokasi Dana Desa Damuli Pekan dengan total senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), terkesan Oknum Kepala Desa bersama BPD diduga ada indikasi korupsi sebab tidak bersedia untuk dikonfirmasi dikantor ataupun pelayanan komunikasi terkait rincian realisasi penyaluran.

@Djon Liem

Hasil penelusuran tim dilihat dari segi bangunan menggunakan material batu bata, pasir, semen, Kosen Pintu Jumlah 4 daun Kosen Pintu, Kosen Jendela 2 daun Jumlah 6 kosen jendela, Kosen Jendela 1 daun Jumlah 1 kosen jendela, kemudian mencoba konfirmasi Sekdes yang di temui dikantor pada saat jam dinas kerja hari jumat (05/07/2024) di kantor tidak bisa memberikan tanggapan rincian, lalu tim meminta ke Sekretaris Desa agar menghadirkan BPD sebagai Pengawas laporan pertanggung jawaban APBDES tahun 2022 hingga 2023, saat dihubungi melalui pelayanan whatsapp beliau lagi memilih memanen sawit pungkasnya, padahal Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah telah mengalokasikan ADD (SILTAP) Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Hulu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Saat Tim Media Wartawan turun ke Lapangan meninjau Langsung Bangunan dengan nilai tersebut seharusnya sudah Rampung 100% tetapi sampai saat ini bangunan tersebut belum tuntas alias MANGKRAK…
Didalam Bangunan sudah semak ditumbuhi Rumput.

Alokasi Dana Desa senilai Ro.200.000.000,- guna Pembangunan Kantor MARP-UP yang telah menghabiskan anggaran begitu besar ada dugaan indikasi KORUPSI tidak bersedia dikonfirmasi Oknum Kades dengan BPD, ada apa dengan Pemerintahan Desa, KALAU TIDAK MAU DIKRITIK JANGAN JADI PEJABAT PUBLIK.

@Djon Liem

Hal ini telah bertentangan dalam Kitab Undang-Undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008, menimbang, penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

@Djon Liem


Memfokuskan kepada sanksi dan bentuk pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik, apa saja sanksi dan bentuk yang akan diterima oleh penyelenggara pelayanan publik jika melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPD Damuli Pekan agar di copot dari jabatannya diduga tidak berarti yang setiap bulan nya menerima SILTAP dialokasikan dari Pemerintahan Daerah.
@Djon Liem

Dengan terbitnya berita ini ke Meja Redaksi, APBDES hingga Alokasi Dana Desa Pembangunan Kantor diduga ada penyelewengan anggaran bekerja sama Oknum Kades dengan Oknum BPD, Diminta inspektorat, Aparat Penegak Hukum, Kejari segera audit dan evaluasi kembali kinerja Pemerintah Desa yang bersedia dikonfirmasi pertanggung jawaban sebagai pengguna anggaran.

(Tim Red–DL&RS)
🌈🦋 🌈

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini