Search for:
Menyoal Masuk Kerja Harus Bayar H Ujang Minta APH Tangkap Oknum Calo Tenaga Kerja…!!!

Menyoal Masuk Kerja Harus Bayar H Ujang Minta APH Tangkap Oknum Calo Tenaga Kerja…!!!

SINARPOS.COM

Karawang – Terkait dengan adanya fenomena masuk kerja harus terlebih dahulu mengeluarkan sejumlah uang di Kabupaten Karawang, Praktisi Hukum sekaligus pengamata kebijakan pemerintah H Ujang Suhana,.S.H,. Memberikan pandangannya terkait dengan hal tersebut.

Bahwa menurutnya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Karawang harus menindak tegas terhadap pihak manapun, atau oknum – oknum yang meminta dan atau memungut biaya masuk kerja, kepada para calon tenaga kerja dan kebijakan tersebut harus melibatkan APH, terutama Polres Karawang atau Team Saber pungli di dalamnya.

Tangkap Oknum Calo Tenaga Kerja

“Tindak tegas para oknum atau calo tenaga kerja, sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, jangan biarkan terus menerus terjadi, seolah ada indikasi pembiaran,”tegasnya

Bahkan, menurutnya muncul pertanyaan mendasar jika memang benar fenomena ini sudah benar – benar terjadi, atau bahkan seperti membudaya di Kabupaten Karawang yang notabenenya sebagai salah satu Kota Industri terbesar di Indonesia.

H Ujang Suhana juga menegaskan, bahwa Kejadian ini, sepertinya sudah menjadi masalah besar bagi para orang tua yang susah payah untuk memberikan pendidikan yang cukup bagi anaknya, bahkan untuk melakukan itu semua mereka tidak mengeluarkan biaya sedikit. Ditambah lagi setelah lulus, harus mengeluarkan uang lagi untuk bekerja.

“Sangat ironis Kabupaten Karawang, yang menjadi Kota Industri dengan ribuan Perusahaan Industri berskala besar, tapi masyarakatnya harus bayar ketika mau masuk kerja, bagaikan tikus mati di lumbung padi,” Pungkasnya.

Sebagai pemerhati kebijakan, Ujang Suhana juga agar APH dapat menindak tegas, siapapun yang telah melakukan tindakan pemerasan terhadap tenaga kerja atau calon tenaga kerja, baik oknum yang bekerja sama secara terorganisir maupun perorangan.

“Karena baik oknum biro jasa penyalur tenaga kerja, oknum HRD & oknum personalia perusahaan Industri, yang diduga melakukan tindakan pemerasan terhadap calon tenaga kerja, bisa terjerat KUHP lama pasal 368 & KUHP baru Pasal 482, dengan ancaman penjara 12 tahun serta masuk kategori Pungli yang diatur dalam UU PTKP Pasal 12 ayat 1 dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 Miliar, karena sudah masuk tindak pidana khusus,” Paparnya.

(Taofik/Karawang)

Silahkan Berikan Komentar Anda Tentang Informasi Ini