Search for:
Mendagri Tito Karnavian Sentil Walkot Medan Bobby Nasution Terkait Pencairan Anggaran Pilkada 2024

Mendagri Tito Karnavian Sentil Walkot Medan Bobby Nasution Terkait Pencairan Anggaran Pilkada 2024

Sinarpos.com

Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pencairan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 oleh daerah di wilayah Sumatera.

Berbeda dengan Pemilu 2024, pembiayaan Pilkada 2024 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan data terakhir Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 8 Juli 2024, Tito menyinggung sejumlah daerah di wilayah Sumatera yang masih belum merealisasikan anggaran 100% kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, misalnya, masih memiliki ‘utang’ ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan masing-masing sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.

Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kota Medan dan KPU menyepakati anggaran yang bakal disediakan daerah sebesar Rp82,16 miliar, tapi sampai hari ini baru terealisasi Rp32,87 miliar.

Sedangkan untuk Bawaslu, anggaran yang disediakan Kota Medan sebesar Rp25,45 miliar dengan realisasi Rp10,18 miliar.

“Ini Kota Medan (wilayahnya) Pak Bobby, tapi saya yakin uangnya banyak ini karena PAD-nya (pendapatan asli daerah) besar,” kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7).

Sementara itu, untuk Polri dan TNI dengan anggaran yang dijanjikan masing-masing Rp15,11 miliar dan Rp3,7 miliar, belum sama sekali direalisasikan oleh pemerintah Kota Medan.

Di Provinsi Aceh, Tito juga menyoroti 23 pemerintah kabupaten/kota yang belum mencairkan anggaran kepada jajaran penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, walaupun untuk pemerintah provinsi pencairannya sudah 100%.

Menurut Tito, itu disebabkan karena jajaran Bawaslu di kabupaten/kota di Aceh belum terbentuk.

“Kesimpulan saya, di Aceh masih banyak problem. Meskipun di provinsinya beres, tapi di kabupaten/kota belum,” ujar Tito.

Adapun di Provinsi Sumatera Selatan, ia menyoroti secara khusus Kabupaten Empat Lawang yang baru merealisasikan Rp5 miliar dari anggaran yang disepakati untuk KPU sebesar Rp35 miliar.

Padahal, kata Tito, memasuki Juli atau empat bulan sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2024, sudah banyak tahapan-tahapan inti yang berjalan.

Lebih lanjut, anggaran Bawaslu dari Kabupaten Empat Lawang yang seharusnya Rp18 miliar baru terealisasi Rp4 miliar.

Atas kejanggalan tersebut, Tito mengajak pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong untuk memastikan apakah pemerintah Kabupaten Empat Lawang memiliki anggaran atau tidak.

“Kalau dia enggak ada duit, kita terpaksa harus bantu dengan Kemenkeu menyalurkan cepat DAU (dana alokasi umum) yang berikutnya, untuk bayar ini. Kalau uangnya ada, kenapa ditahan? Itu problemnya,” tandas Tito.

(ard/Kemendagri)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini