SINARPOS.com – Karawang -kamis 1 Mei 2025 || Dalam semangat solidaritas dan perjuangan buruh, sejumlah kurleb 30 orang perwakilan serikat pekerja dari Karawang turut serta dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari ini (1/5). Sekitar 30 orang perwakilan berangkat dari daerah menuju Jakarta sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap isu-isu penting ketenagakerjaan di Indonesia.

Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas sejak pagi hari, membawa serta spanduk dan atribut perjuangan, menyuarakan tuntutan kolektif kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, agar lebih responsif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Aksi damai ini menjadi ajang penyampaian aspirasi terkait kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak secara penuh kepada buruh.

Perwakilan 4 Pimpinan Konfederasi Besar tersebut M. Jumhur Hidayat, Andi Gani Nunawea, Said Iqbal dan Eli silaban menyuarakan sembilan poin utama sebagai tuntutan Kepada Presiden RI.

Adapun tuntutan-tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden Membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
   Para buruh menilai bahwa perlu dibentuk sebuah badan khusus di bawah kendali presiden yang fokus pada peningkatan taraf hidup buruh, termasuk pengawasan terhadap standar upah layak, jaminan sosial, dan fasilitas kerja yang memadai.
2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK
   Aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi tanpa proses yang adil dan transparan masih kerap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan Satgas PHK untuk memastikan proses PHK dilakukan sesuai hukum serta melindungi hak-hak pekerja.
3. Dukungan terhadap Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
   Para buruh mendorong agar RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang. Pekerja rumah tangga selama ini belum memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
4. Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut dan Industri Perikanan
   Para pekerja di sektor kelautan dan perikanan juga harus mendapatkan perlindungan hukum, terutama menyangkut keselamatan kerja, perlakuan manusiawi, dan jaminan pengupahan.
5. Penghapusan Sistem Outsourcing
   Praktik alih daya (outsourcing) yang dinilai merugikan buruh terus disorot. Buruh meminta agar pemerintah segera menghapus sistem ini, terutama pada pekerjaan inti dan bersifat tetap.
6. Pertemuan 150 Pimpinan Serikat Buruh dengan 150 Pengusaha di Istana Bogor
   Usulan ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi langsung antara buruh dan pengusaha dengan difasilitasi oleh Presiden, agar tercipta pemahaman bersama tentang kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak.
7. Dukungan terhadap Upaya Perampasan Aset Koruptor
   Buruh menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dan mendesak pemerintah untuk merampas aset koruptor guna dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk peningkatan kesejahteraan buruh.
8. Peninjauan Ulang atas Besaran Pajak Tenaga Kerja
   Para buruh merasa beban pajak penghasilan pekerja saat ini masih cukup berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang agar sistem perpajakan lebih adil dan tidak menekan kalangan pekerja.
9. Pengusulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional
   Marsinah, aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh di Indonesia, diusulkan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanannya.

Kegiatan peringatan May Day ini berlangsung dengan tertib dan damai. Para peserta berharap agar pemerintah mendengar dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, sebagai bagian dari komitmen membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Keterlibatan perwakilan 4 Pimpinan Konfederasi Besar tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya solidaritas buruh lintas sektor terus tumbuh.

Mereka menyatakan bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk buruh hari ini, tetapi juga untuk generasi pekerja di masa depan.

**Iyut Ermawati