Sinarpos.com

Jakarta – Tindakan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat telah menimbulkan kekhawatiran dan kemarahan di kalangan masyarakat. Berbagai kasus korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan telah membuat rakyat merasa tidak percaya lagi terhadap lembaga legislatif., Minggu (31-08-2025).
‎
‎Menurut aktivis sosial, Fahri Hamzah, “Kita harus mempertanyakan apakah wakil rakyat kita benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan partai politik.” (Sumber: Wawancara dengan Fahri Hamzah, aktivis sosial)
‎
‎Sementara itu, pakar hukum, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga legislatif harus bekerja sama untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.” (Sumber: Wawancara dengan Prof. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum).

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa DPR masih memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia. “DPR memiliki fungsi legislasi yang sangat penting dalam membuat undang-undang yang berpihak pada rakyat,” kata anggota DPR, Ahmad Muzani. (Sumber: Wawancara dengan Ahmad Muzani, anggota DPR)
‎
‎Tapi, kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR telah mencederai martabat lembaga legislatif dan membuat rakyat merasa kehilangan kepercayaan. “Kita harus menuntut akuntabilitas dan transparansi dari wakil rakyat kita,” tambah aktivis tersebut. (Sumber: Artikel di Kompas)
‎
‎Menurut pengamat politik, “DPR harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.” (Sumber: Artikel di Tempo)
‎
‎Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis dan rakyat dapat merasa lebih percaya diri terhadap lembaga legislatif. Namun, jika tidak ada perubahan, maka kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif akan terus menurun.
‎
‎Sumber:
‎- Wawancara dengan Fahri Hamzah, aktivis sosial
‎- Wawancara dengan Prof. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum
‎- Wawancara dengan Ahmad Muzani, anggota DPR
‎- Artikel di Kompas
‎- Artikel di Tempo
‎
‎Kesimpulan ;
‎
‎Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. DPR harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Jika tidak ada perubahan, maka kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif akan terus menurun.
‎
‎Rekomendasi ;
‎
‎1. DPR harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
‎2. Pemerintah dan lembaga legislatif harus bekerja sama untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
‎3. Rakyat harus terus memantau dan mengawasi kinerja wakil rakyat mereka.
‎
‎
‎Isu pembubaran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kembali mencuat setelah aksi demonstrasi nasional pada 25 Agustus 2025. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan kinerja DPR karena skandal korupsi, kualitas legislasi yang rendah, dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
‎
‎Namun, dari perspektif hukum tata negara, DPR bukanlah entitas politik yang bisa dibubarkan dengan mudah. Fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan melekat dalam kerangka konstitusi, dan tidak ada pasal yang membuka peluang bagi pembubaran DPR oleh eksekutif atau pihak lain.
‎
‎Alasan Pembubaran DPR Dipertanyakan ;
‎
‎- Tidak ada dasar hukum yang jelas untuk membubarkan DPR
‎- Penggantian anggota DPR hanya mungkin dilakukan melalui pemilu reguler
‎- Pembubaran DPR tanpa dasar hukum dapat menyebabkan kekosongan legislatif, ketimpangan kekuasaan, dan potensi otoritarianisme
‎
‎ Solusi yang Lebih konstruktif;
‎
‎- Reformasi Internal DPR: memperbaiki sistem kepartaian, meningkatkan proses rekrutmen calon legislatif, transparansi pembahasan legislasi, dan perluasan partisipasi publik
‎- Penegakan Hukum: menindak tegas pelanggaran etik dan korupsi di kalangan anggota DPR
‎- Meningkatkan Kualitas Legislasi: membuat undang-undang yang berpihak pada rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
‎
‎Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah reformasi dan perbaikan DPR, bukan pembubaran.