SINARPOS.com – Bogor, Jumat, 07 Maret 2025 || Banjir Bandang dan Longsor Guncang Cisarua, Kabupaten Bogor, Sementara Kasus Perundungan Anak Tak Terselesaikan.

Kantor Posbakum LBH PERS Presisi Polri SINARPOS.com, melalui Gerakan Solidaritas Nasional (RPG), menyoroti dua peristiwa besar yang tengah mengguncang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Jumat sore, 07 Maret 2025, dilaporkan bahwa telah terjadi bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Kecamatan Cisarua, tepatnya di Desa Batulayang, Kampung Ciburial, akibat hujan deras yang terus menerus mengguyur daerah tersebut.

Sejak pukul 18.00 WIB, hujan deras yang mengguyur daerah Mega Mendung Puncak Pas Bogor menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang, yang menghancurkan jembatan, serta mengakibatkan kemacetan total di jalur Bogor-Cisarua-Puncak-Cianjur.

Banyak kendaraan, baik motor, sepeda, dan barang-barang warga terbawa arus, menyebabkan kepanikan massal di tengah warga, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Salah satu warga, Pa Komar, mengatakan bahwa kejadian ini mirip dengan bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan Pangandaran.

“Semua harta benda, kendaraan, bahkan rumah hanyut terbawa air yang sangat deras,” ungkapnya.

Bunda Tiur Simamora, salah satu korban, memohon kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan Bupati Bogor, Rudi, untuk segera menangani bencana ini dengan Siaga 01 dan memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak. BNSP (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) diharapkan bisa terjun langsung untuk membantu proses evakuasi dan penanganan bencana ini di wilayah terdampak.

Selain itu, perhatian juga diberikan kepada kasus hukum yang tengah menimpa anak di bawah umur yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual.

Kasus ini sudah berjalan selama tiga bulan dan pelaku berinisial M masih bebas berkeliaran, meskipun laporan polisi telah diajukan dengan nomor LP/STTLP/B/2334/XII/2024 SPKT V RES.BGR/ Polda Jabar.

Kasus ini menjadi perhatian bagi banyak pihak, termasuk pengacara Dr. Bernard BBBI Siagian SH.MAkp dan Dian Wibowo SH.MH, yang terlibat dalam advokasi untuk memberikan keadilan bagi korban.

Praktisi hukum dan akademisi, Dr. Henry Jayadi Pandiangan SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), serta Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SH.MH, mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap musibah yang terjadi di tengah Bulan Ramadan, yang seharusnya menjadi bulan penuh rahmat dan pengampunan.

Mereka menilai bencana alam tersebut dipicu oleh padatnya hunian di daerah BOPUNCUR, serta tingginya tingkat penggundulan hutan lindung yang menyebabkan tanah mudah longsor.

“Ini adalah dampak dari human error yang harus segera dibenahi,” ujar Prof. Sutan Nasomal.

Selain itu, semakin maraknya pembangunan vila-vila dan bangunan tanpa perencanaan tata kota yang matang semakin memperburuk situasi tersebut.

Dosen dan akademisi tersebut juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum (APH) dalam memantau peredaran narkoba dan penyalahgunaan miras di daerah tersebut, yang semakin menambah kerawanan sosial dan keamanan di wilayah Puncak, yang juga dikenal sebagai tempat wisata.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret dengan melaksanakan Terobosan Pro-aktif dalam mengatur tata kelola bangunan dan sertifikasi properti di wilayah Puncak dan Cisarua.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan bekerja sama untuk menangani masalah ini dengan cepat dan efisien demi mencegah bencana serupa di masa depan.

*Laporan Oleh: Rusman Pinem, S.Sos.
Jurnalis LBH PERS SINARPOS.com