Advokat dan Pengamat Angkat Bicara Terkait Pemecatan Sepihak Honorer di Karawang

SINARPOS.COM – Karawang, 10 Januari 2025 || Kasus pemecatan sejumlah tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Karawang menuai sorotan tajam. Para tenaga honorer yang diberhentikan dinilai tidak melakukan pelanggaran berat seperti tindakan kriminal atau absen berkepanjangan.

Langkah ini disinyalir sebagai bentuk kesewenang-wenangan oleh pejabat setempat yang dapat merugikan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja yang telah lama mengabdi.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asep Agustian, menilai pemecatan secara lisan terhadap honorer tersebut tidak sah dan tidak manusiawi.

Menurutnya, pemberhentian tenaga honorer seharusnya dilakukan secara tertulis dengan alasan yang jelas, karena mereka sudah diangkat melalui Surat Keputusan (SK) resmi dan tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tenaga honorer kategori R3 dan R4.

Menjadi Sorotan, Diduga Aturan KemenPAN-RB Dilanggar

Asep Agustian menegaskan bahwa pemberhentian tenaga honorer yang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tanpa prosedur yang sesuai akan merugikan para honorer yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun dan sedang menunggu pengangkatan sebagai tenaga P3K.

Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera mempekerjakan kembali tenaga honorer yang diberhentikan, karena pemberhentian secara lisan ini melanggar prosedur.

Senada dengan Asep, Direktur Ruang Politik, Wawan Wartawan, juga mengkritik pemecatan tersebut, dengan menyebutkan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 347 Tahun 2024 dan No. 634 Tahun 2024.

“Tenaga honorer kategori R3 yang tidak lolos seleksi kemarin masih punya kesempatan mengikuti seleksi kedua tahun ini. Bahkan, jika tidak lulus, mereka tetap akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Hal yang sama berlaku untuk kategori R4 yang belum terdata di BKN,” jelasnya.

Wawan juga menegaskan bahwa honorer tidak boleh diberhentikan begitu saja, apalagi digantikan oleh orang baru.

“Pemberhentian ini melanggar aturan dan merugikan mereka yang sudah mengabdi lama,” tambahnya.

Wawan menjelaskan bahwa aturan tersebut melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer baru setelah Pilkada, guna menghindari praktik balas jasa kepada tim sukses.

Menurut Wawan, tenaga honorer kategori R3 yang tidak lolos seleksi sebelumnya masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi kedua tahun ini, dan mereka juga berhak diangkat sebagai P3K paruh waktu, demikian pula dengan kategori R4 yang belum terdaftar di BKN. Ia menegaskan bahwa honorer tidak boleh diberhentikan begitu saja atau digantikan oleh orang baru tanpa prosedur yang tepat.

Wawan juga mengungkapkan bahwa pemecatan serupa tidak hanya terjadi di Setda Karawang, tetapi juga di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Ironisnya, sebagian besar pemecatan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan hanya disampaikan secara lisan kepada honorer terkait.

Pernyataan dari Pemkab Karawang

Kepala Bagian Prokopim Setda Pemkab Karawang, Ely Laeli Komala, membantah adanya pemecatan terhadap tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL). Ely menjelaskan bahwa dalam kasus Panji Mayzaperdana, kontrak kerja yang telah habis per 31 Desember 2024 tidak diperpanjang, sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang berlaku.

“Tidak tepat kalau ada THL yang dipecat. Apa yang terjadi dengan Panji Mayzaperdana itu sebenarnya kontrak kerja yang telah habis dan tidak diperpanjang,” ujar Ely dilansir dari Pikiran Rakyat, Jumat (10/1).

Dijelaskan Ely, kontrak kerja THL hanya berlaku satu tahun. Biasanya dimulai per 1 Januari hingga 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Kontrak kerja tersebut, lanjut Ely, bisa diperpanjang bisa pula tida. Hal itu tergantung dari hasil evaluasi kinerja masing-masing THL.

Menurutnya, dalam perjanjian kontrak kerja terdapat klausul yang mengatur THL tidak menuntut diangkat menjadi PNS maupun jaminan lolos P3K.

“Kami sampaikan secara lisan kepada Panji, karena memang masa kontraknya telah habis. Bukan dipecat atau diberhentikan,” kata Eli lebih lanjut.

Kontrak THL di lingkungan Pemkab Karawang hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing. Ely menambahkan bahwa informasi terkait pemberhentian tersebut disampaikan secara lisan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Terkait adanya tiga honorer wajah baru di Prokopim, Ely menyatakan mereka sedang magang.

Harapan Tenaga Honorer di Karawang

Kasus ini telah memicu keresahan di kalangan tenaga honorer, di Karawang, yang merasa hak-hak mereka sebagai abdi negara yang telah lama mengabdi diabaikan.

Mereka berharap Pemkab Karawang segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan penghormatan terhadap hak-hak mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Para honorer dan berbagai pihak yang terlibat mendesak agar Pemkab Karawang segera memberikan kejelasan mengenai status mereka dan memperbaiki prosedur pemecatan agar tidak ada tenaga honorer yang dirugikan. Mereka juga mengharapkan agar hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemecatan ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi oleh tenaga honorer di berbagai daerah, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh tenaga kerja honorer di Indonesia.

**Red/Iyut Ermawati