Search for:

Istimewa..!! Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Keluarkan Surat Edaran Kebijakan Perbolehkan Menarik Pungutan Kepada Wali Murid

Sinarpos.com – Kalteng | 11/07/2024, Dunia pendidikan di hebohkan kembali oleh adanya surat edaran Yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng), Pasalnya dalam isi edara tersebut, tentang kebijakan pungutan terhadap wali murid. Padahal sebelumnya dilarang, kok bisa belum satu bulan kebijakan sudah berubah..?

Masyarakat Kalteng, khususnya para aktivis, dari LSM, Ormas, mempertanyakan kebijakan tersebut, Yang ramai jadi perbincangan publik, menjadi tanda tanya besar.

Hasil rapat koordinasi Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Kalimantan Tengah, pada 1 juli 2024. Menyepakati kebijakan pungutan melalui komite sekolah dengan dasar PP no 48 th 2008 tentang pendanaan pendidikan, juga dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 75 th 2016 tentang komite sekolah.

Adanya Informasi dari surat edaran tersebut, team awak media mendatangi salah satu sekolah yang ada di Kalteng, sekaligus meminta konfirmasi. Terkait kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah lewat surat no 050/14 18/SET.02/VI/2024. 11 Juni 2024, tentang pungutan biaya penyelenggaraan pendidikan lalu disusul perubahan kebijakan Dinas Pendidikan.

Tanggal 3 Juli 2024 dengan surat edaran No.421/1723/Disdik/VII/2024, SMAN 1 Kapuas Tengah menarik pungutan Biaya Penyelenggaraan Sekolah untuk tahun ajaran 2024-2025, dari Informasi masyarakat (wali murid)

Menurut Hariadi Kicol., Spd, selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kapuas Tengah, mengatakan penarikan pungutan BPP, sementara hanya untuk kelas XI dan XII, bersamaan dengan Daftar Ulang. Itupun tanpa adanya paksaan, Bilamana wali murid ada biaya, Monggo dibayar, Kalau belum ada bisa lain waktu sampai ada uang untuk membayar BPP, “cetusnya.

Lanjut Kepala Sekolah SMAN 1 Kapuas Tengah, Siswa baru tidak ada penarikan BPP, karena kita belum koordinasikan/rapat dengan pihak Komite. Sedangkan untuk kelas XI dan XII penarikan BPP, hanya meneruskan kebijakan sekolah yang selama ini sudah di jalankan, terang Hariadi Kicol., Spd,.

Penarikan Pungutan diambil atas dasar kebijakan Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Tengah dengan surat no 1421/1723/Disdik/VII/2024 tentang biaya penyelenggaraan pendidikan. Untuk jumlah murid di SMA 1 Kapuas Tengah berjumlah, kurang lebihnya 400 siswa., ujarnya.

” Kepala Sekolah SMAN 1 Kapuas Tengah, Paling penting..!! Apapun pungutannya, Harus ada kesepatan dari pihak komite dan sekolah. Sedangkan siswa yatim piatu tidak mampu, penyandang disabilitas tidak mampu (sesuai verifikasi data dan lapangan), Kita tidak akan bebankan pungutan BPP.. Namun pihak sekolah hanya membebankan pungutan BPP untuk satu orang saja, bila ada dua murid bersaudara dalam satu sekolah, “pungkas Hariadi Kicol., Spd,.

pewarta:Midie.

2 Comments

  1. Wow superb blog layout How long have you been blogging for you make blogging look easy The overall look of your site is magnificent as well as the content

  2. Wonderful web site Lots of useful info here Im sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious And obviously thanks to your effort

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini