Sinarpos.com

Dairi – Dugaan proyek fiktif kembali mencuat di Desa Karing, Kecamatan Berampu. Hasil penelusuran atas dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengungkap adanya pencatatan kegiatan pembangunan jalan usaha tani dan plat beton di Dusun Juma Rindang, yang ternyata tidak pernah terbukti secara fisik di lapangan.

Proyek yang tertuang dalam APBDes 2023 tersebut tercatat menelan anggaran ratusan juta rupiah.

Ironisnya, hingga kini tidak ada satu pun bukti pekerjaan berupa pengerasan jalan tani maupun pembangunan plat beton sebagaimana dilaporkan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa laporan pembangunan tersebut hanyalah rekayasa administrasi alias proyek fiktif.

Kondisi ini jelas mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Lebih jauh, praktik semacam ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pertanyaan besar kini muncul:

Jika proyek benar terlaksana, mengapa tidak ada bukti di lapangan?

Jika proyek dipindahkan ke lokasi lain, mengapa tidak disertai berita acara resmi?

Jika laporan telah diperbaiki, mengapa dokumennya tidak dibuka untuk publik?

Jawaban yang tidak konsisten dan sikap tertutup dari pemerintah desa hanya memperkuat asumsi publik bahwa telah terjadi pembohongan dan manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kasus ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan dana desa di Kabupaten Dairi. Masyarakat berhak tahu ke mana perginya anggaran ratusan juta rupiah yang semestinya digunakan untuk meningkatkan akses jalan tani dan infrastruktur desa.

Aparat pengawas internal hingga penegak hukum harus segera turun tangan, mengusut tuntas dugaan proyek fiktif ini, serta memastikan uang negara yang berasal dari keringat rakyat tidak lenyap begitu saja hanya karena laporan di atas kertas.

(ard/LSM DPD MAUNG Kab.Dairi )