Sinarpos.com

Pematang Siantar – Desakan muncul setelah viralnya unggahan Julham Situmorang di akun Facebook pribadinya, Senin (28/7/2025), beberapa jam sebelum dirinya resmi ditahan.

Dalam pernyataan terbukanya, Julham menuding Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Ipda Lizar Hamdani, telah meminta uang sebesar Rp200 juta sebagai syarat agar kasus dugaan korupsi yang menimpanya tidak dilanjutkan ke jalur hukum, melainkan cukup diselesaikan melalui mekanisme Inspektorat (APIP).

Kasus penahanan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang, terus menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, untuk turun tangan dan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik Polres Pematangsiantar.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari masyarakat, khususnya warga kota Pematangsiantar yang menilai bahwa tuduhan tersebut sangat serius dan mencoreng citra institusi kepolisian.

“Ungkapkan semua biar tau siapa saja yang terlibat, jangan ada yang ditutup tutupi,” ujar Jhoni Sikumbang, dalam komentarnya di akun Facebook Julham Situmorang.

Hal Senada juga disampaikan oleh warga lainnya yang meminta agar pihak kepolisian yaitu Polda Sumut harus membuka kasus ini secara transparan dan menyelidiki lebih lanjut terkait tudingan yang dilontarkan Julham Situmorang terhadap oknum Polres Siantar yang diduga melakukan pemerasan.

“Periksa Lizar Hamdani Pak Kapolda,” tulis Yan Asmara Gondrong.

Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, telah membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan uang oleh anggotanya dan mempersilakan Julham untuk menempuh jalur resmi jika merasa diperas.

“Silakan laporkan ke Propam. Kami terbuka dan akan menindak tegas jika ada anggota yang terbukti melanggar,” ujarnya.

Meski begitu, warga berharap pernyataan Kapolres tidak menjadi akhir dari penyelidikan. Mereka meminta agar Polda Sumut segera mengambil alih kasus ini demi menjamin objektivitas dan keadilan hukum.

(ard)