SinarposII-Garut, 4 Oktober 2025 — Menyusul insiden keracunan massal ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menegaskan: Bupati Garut tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab langsung atas kelalaian pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). GIPS mendesak penutupan segera seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar legal dan teknis.

SPPG Ilegal: Risiko Nyata Anak-Anak
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, menyoroti bahwa banyak dapur MBG beroperasi tanpa:

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan

“Ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini mengancam nyawa anak-anak. Bupati Garut harus bertanggung jawab langsung. SPBG yang ilegal harus segera ditutup, dan pengawasannya harus diperketat,” tegas Ade Sudrajat.

Kegagalan Kepala Daerah
GIPS menilai insiden keracunan massal adalah bukti lemahnya pengawasan Pemkab Garut. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki kewajiban hukum langsung menjamin keselamatan warga, termasuk keamanan pangan sebagai bagian dari pelayanan dasar.

“Kegagalan menegakkan hukum dan standar keselamatan di SPPG adalah tanggung jawab mutlak Bupati Garut. Audit menyeluruh, penutupan SPPG ilegal, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran harus dilakukan sekarang—jangan tunggu korban berikutnya,” lanjut Ade.

Tuntutan Tegas GIPS

1. Audit menyeluruh seluruh SPPG di Kabupaten Garut
2. Penutupan permanen SPPG yang tidak memiliki PBG, SLF, dan SLHS
3. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara MBG yang lalai
4. Transparansi publik atas hasil investigasi dan langkah korektif Pemkab Garut

MBG Harus Selamatkan Anak, Bukan Jadi Malapetaka
GIPS menegaskan Program MBG adalah inisiatif strategis nasional yang harus dijaga, tetapi pelaksanaannya harus profesional, patuh hukum, dan diawasi ketat.

“Dukungan kami terhadap MBG jelas, tapi tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang membahayakan anak-anak. Bupati Garut dipertaruhkan langsung atas keselamatan ini, dan harus bertindak tegas sekarang,” tutup Ade Sudrajat.

Dikdik Sodikin, SH KAPERWIL Jawa Barat