Medan, SINARPOS.com – Gerakan moral dan advokasi hukum semakin menggema di Sumatera Utara seiring dukungan kuat dari tokoh-tokoh nasional dan daerah terhadap pelantikan Dr. Harly Siregar SH, M.Hum sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, yang dilantik langsung oleh Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SH, MH, pada 16 Juli 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan mutasi 34 Kepala Kejaksaan Tinggi serta sejumlah pejabat eselon II yang dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi, peningkatan kinerja institusi, serta langkah strategis mendukung visi dan misi Kejaksaan RI.

Sosok Dr. Harly Siregar SH, M.Hum, yang kini resmi menjabat Kajati Sumut dengan kantor berada di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 1C, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan aktivis, jurnalis, dan tokoh pejuang antikorupsi.

Dukungan dari Tiga Pejuang 45: Bunda Tiur Simamora, Dr. Bernard Siagian, dan Moses Robert Waimuri

Tiga sosok pejuang kebangsaan yang dikenal sebagai garda terdepan dalam gerakan moral dan hukum, yakni:

• Bunda Tiur Simamora – Jurnalis senior SINARPOS.com, tokoh SOKSI, dan Srikandi Relawan Prabowo-Gibran 08
• Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH, MAkP – Ketua DPP GAKORPAN, LBH Pers Presisi POLRI
• Moses Robert Waimuri – Aktivis Gerakan Anti Korupsi Nasional dan advokat penegakan hukum terhadap penyelewengan aset negara serta perilaku aparatur

Ketiganya menyatakan komitmen mendukung penuh langkah strategis Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Dr. Harly Siregar, terutama dalam pemberantasan korupsi berjamaah dan penyelamatan aset negara.

Dalam pernyataan resmi, Aliansi Srikandi Bersih-Bersih Sumut yang terdiri dari:

• Bunda Nelly Pardede – Srikandi PPWI
• Farida Sebayang – Aktivis perempuan
• Bunda Tiur Simamora – Tokoh perempuan dan relawan Prabowo-Gibran

mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Dr. Harly Siregar. Mereka juga menyerukan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal Adhyaksa serta integritas aparatur kejaksaan dalam menegakkan keadilan.

Empat poin penting tupoksi Kejati yang ditekankan Kejagung RI:

1. Adaptasi dan pemetaan penugasan daerah baru
2. Menjaga profesionalitas dan keadilan
3. Pengawasan menyeluruh terhadap perilaku aparatur
4. Menjaga integritas pribadi dan institusi

Kasus Tanah Rakyat Sampali-Deser: Seruan Keadilan dari Aktivis Sumut

Dalam kesempatan ini, para aktivis antikorupsi juga menyoroti kasus konflik agraria eks-HGU PTPN II di Sampali-Deser, Deli Serdang, yang sudah berlangsung selama lebih dari 65 tahun. Rakyat penggarap meminta agar tanah perkebunan yang telah mereka tempati, garap, dan dirikan rumah serta sekolah, segera dikembalikan kepada rakyat melalui:

• Pelepasan hak
• Pengukuran ulang oleh ATR/BPN
• Penegakan keadilan yang berpihak pada rakyat

Disebutkan pula keterlibatan lembaga-lembaga seperti:

• Kementerian BUMN (SK.42 dan SK.43 tahun 2002)
• PT Danantara
• PTPN II
• Tim B Plus
• Staf Khusus Presiden (Bu Neni, Sumindar, Lenis Kogoya)

Para tokoh meminta perhatian langsung dari Presiden H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, selaku pemimpin yang dicintai rakyat, agar kasus ini dituntaskan dengan penuh keberpihakan kepada rakyat kecil.

Gerakan Solidaritas Nasional Suara Rakyat untuk Keadilan Indonesia, Aktivis Anti Rasuah, Anti Narkoba, Good Governance, K2B, dan komunitas “Good Life Good People” turut menyatakan solidaritas dan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi sistemik yang menyengsarakan rakyat.

Mereka menggaungkan semangat “Salam ASTA CITA” sebagai komitmen kolektif menuju Indonesia Emas 2045 dan menjadikan negeri ini sebagai “Macan Asia” dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.

Redaksi SINARPOS.com Jakarta :
Bunda Tiur Simamora & Dr. Bernard Siagian, SH, MAkP