Rika Siti Nurjanah Sindir Pemkab Garut: “Bukan Rakyat yang Gagap, Tapi Birokrasi yang Tidak Siap”

SINARPOS.COMII-GARUT — Seruan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, agar pelaku UMKM perempuan terus belajar dan adaptif terhadap perubahan pasar, dinilai sebagai pesan moral yang baik namun problematik dalam konteks struktural.

Ketua Srikandi Parahiyangan Berdaya, Rika Siti Nurjanah, menilai pesan tersebut hanya akan bermakna jika disertai keberpihakan sistemik dari pemerintah daerah, terutama melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang justru selama ini belum menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai.

“Adaptif itu bukan hanya kemampuan individu, tapi hasil dari sistem yang hidup. Kalau sistem pembinaannya pasif dan digitalisasi hanya sebatas jargon, maka ajakan adaptif itu hanya menjadi retorika politik,” ujar Rika dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2025).

Kritik Struktural: Ketika Pembinaan UMKM Hanya Jadi Formalitas
Dalam pandangan Rika, pembinaan UMKM di Garut menghadapi stagnasi karena pemerintah daerah masih terjebak dalam pola kegiatan berbasis proyek, bukan kebutuhan riil pelaku usaha.

Ia menilai Dinas Koperasi dan UMKM belum mampu menjadi “arsitek pembelajaran ekonomi rakyat” sebagaimana semestinya, sebab programnya lebih berorientasi pada output administratif ketimbang hasil substantif.

“Kita bisa melihat polanya: pelatihan satu kali, pendampingan tidak ada, dan evaluasi nihil. Akhirnya, kemampuan manajerial UMKM tidak berkembang. Banyak perempuan pengusaha yang cerdas dan kreatif, tapi tidak punya ruang untuk tumbuh,” jelasnya.

Rika menyebut, rendahnya efektivitas pembinaan berakibat pada tingginya tingkat kegagalan usaha mikro di Garut. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya desain kebijakan yang seharusnya memastikan keberlanjutan usaha (business resilience), bukan sekadar pengentasan sementara.

Secara akademik, fenomena ini memperlihatkan defisit institusional, di mana lembaga pembina (Dinas) gagal menginternalisasi prinsip capacity building yang berkelanjutan.

Permodalan: Akses yang Tidak Demokratis. Rika juga mengangkat isu akses permodalan yang masih diskriminatif. Banyak pelaku UMKM perempuan tidak dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan ringan lainnya karena kendala administratif dan persyaratan agunan.

“Akses modal di Garut masih menjadi privilese, bukan hak ekonomi warga. Seharusnya Dinas hadir sebagai fasilitator dan penjamin sosial, bukan sekadar regulator,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, semangat wirausaha perempuan akan terus terhalang oleh struktur ekonomi yang tidak inklusif.

Digitalisasi Setengah Jalan: “Transformasi Itu Tidak Bisa Dititipkan pada Spanduk”

Kritik berikutnya ditujukan kepada Disperindag, yang dinilai gagal membumikan konsep digitalisasi UMKM ke dalam praktik nyata.

Rika menilai program digitalisasi masih sebatas seremoni—pelatihan singkat yang tidak diikuti pendampingan teknis maupun infrastruktur pendukung.

“Digitalisasi bukan membuat akun e-commerce lalu selesai. Digitalisasi adalah ekosistem, yang mencakup pendampingan, pelatihan keuangan digital, desain produk, hingga literasi branding. Ini proses sosial-ekonomi, bukan acara,” tegasnya.

Rika juga menyinggung lemahnya bimbingan teknis dalam aspek kemasan, mutu produk, dan sertifikasi (SNI, halal, PIRT) yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan daya saing produk Garut di pasar regional dan nasional.

“Produk lokal Garut sering bagus secara rasa, tapi lemah di tampilan. Disperindag mestinya tidak hanya memamerkan, tapi memajukan,” katanya.

Refleksi terhadap Wabup: “Motivasi Baik Tidak Cukup Jika Tidak Diterjemahkan ke Kebijakan”

Menanggapi pesan Wakil Bupati Garut tentang pentingnya “belajar dari kegagalan” dan “menjual apa yang dibutuhkan pasar”, Rika memberi catatan tajam namun konstruktif:

“Motivasi adalah energi, tapi tanpa struktur ia hanya percikan sesaat. Jika pemerintah ingin perempuan belajar, maka negara harus menyediakan ruang belajar yang nyata, bukan ruang simbolik,” ujar Rika.

Ia menegaskan, learning society di kalangan UMKM tidak akan tumbuh jika birokrasi sendiri masih statis dan orientasi Dinas masih pada kegiatan tahunan, bukan transformasi sosial-ekonomi jangka panjang.

Analisis Akademik: Krisis Ekosistem UMKM Daerah.
Dalam analisisnya, Rika menyebut Garut sedang menghadapi krisis ekosistem UMKM, di mana tiga elemen utama—pembinaan, permodalan, dan pasar—tidak berfungsi secara sinergis.

Ketiadaan basis data yang akurat, lemahnya integrasi antar-Dinas, dan absennya mekanisme evaluasi kinerja menjadi faktor sistemik yang menghambat pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Selama kebijakan masih berbasis proyek, bukan ekosistem, maka pemberdayaan hanya akan menjadi kata kerja administratif, bukan perubahan sosial,” tegasnya.

Penutup: Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Sistem, Bukan Slogan
Sebagai penutup, Rika menyerukan perlunya reformasi manajemen kebijakan daerah di sektor UMKM dan industri kecil-menengah.

“Pemberdayaan perempuan tidak bisa didekati dengan gaya seminar. Ia harus dibangun melalui sistem yang menghubungkan pendidikan, akses modal, pasar, dan pendampingan digital. Itu tugas negara, bukan bonus kebijakan,” pungkasnya.

DIKDIK SODIKIN, S.H JAWA BARAT